Dede Yusuf Cari Orang Pertama yang Sebut MUI Keluarkan Fatwa Haram untuk BPJS Kesehatan

Kompas.com - 06/08/2015, 20:21 WIB
Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Efendi KOMPAS.com/Rio KuswandiKetua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Efendi
|
EditorFarid Assifa
BANDUNG, KOMPAS.com — Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf "Macan" Efendi mengaku penasaran siapa orang pertama yang menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram untuk BPJS Kesehatan. Pihaknya sampai saat ini masih mencari orang itu. Pasalnya, kata Dede, MUI sendiri sudah jelas-jelas menegaskan bahwa MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa haram BPJS Kesehatan.

"Kami masih mencari-cari siapa yang mulai mengatakan itu. Sebab, dari MUI tidak ada pernah mengeluarkan kalimat haram untuk BPJS. Saya sudah kontak ke MUI, termasuk BPJS-nya dan Kementerian Kesehatan," kata Dede kepada wartawan seusai dilantik menjadi Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Barat oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Pramuka Jawa Barat, Ahmad Heryawan atau Aher, di aula barat Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2015).

Menurut Dede, berdasarkan konfirmasi ke MUI, tidak ada fatwa haram BPJS, yang ada hanya rekomendasi hasil ijtima sehingga hal ini belum disebut fatwa.

"Hanya rekomendasi kepada pemerintah yang artinya boleh dijalankan, boleh tidak," katanya.

Dede mengaku bingung dengan orang yang pertama mengeluarkan fatwa haram BPJS itu.

"Saya enggak paham soal motifnya. Kalau ketemu, dosanya tanggung sendiri," tegasnya.

Hal yang perlu dipahami, kata Dede, sebuah produk yang berkaitan dengan asuransi memang menurut hukum syari itu perlu syariahnya.

"Ini bukan program asuransi biasa. Ini adalah undang-undang negara yang wajib dijalankan oleh semua individu negara. Artinya, enggak bisa dikategorikan sama sebagai asuransi (pada umumnya)," kata mantan Wakil Gubernur Jabar ini.

Komisi IX DPR, lanjut Dede, sudah meminta pemerintah untuk memecahkan masalah ini.

"Kami sudah meminta pemerintah untuk mengambil titik temu. Katakanlah bisa mengakomodasi pemikiran-pemikiran seperti itu. Nanti pas tanggal 14 (Agustus), kami menunggu laporan pemerintah, apa perlu membuat produk berbasis syari atau syariahnya. Itu terserah pemerintah," pungkasnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.