"Indonesia Akan Jadi Pengekspor Ikan Nomor Satu dalam 3-5 Tahun ke Depan"

"Saya optimistis 3-5 tahun ke depan Indonesia akan menjadi pengekspor ikan nomor satu di dunia karena lebih dari 5.000 jenis ikan ada di tempat kita," ujar Asep, Kamis.

Sikap optimistis Asep tersebut disampaikannya saat menyampaikan cerita tentang sejumlah nelayan di Bali yang mendapatkan hasil tangkapan ikan tertentu dalam jumlah besar. Ikan tersebut awalnya sulit untuk diperoleh nelayan di Bali. Namun, saat ini, menurut dia, hasil tangkapan jauh dari sebelumnya.

"Sebelum moratorium, dalam dua minggu, mendapatkan ikan tiga ton saja setengah mati. Sekarang melaut dua minggu bisa dapat 17 ton," kata Asep.

Kondisi tersebut, lanjutnya, merupakan salah satu dampak dari moratorium dan penegakan kedaulatan di wilayah perairan. Asep mencontohkan, negara yang suka melakukan illegal fishing, seperti Thailand, saat ini sudah mendapatkan kartu kuning dari Eropa.

"Namun, kendala yang ada saat ini, ikan yang didapat tidak bisa langsung dijual lantaran perusahaan nakal tempat biasa menjual ikan dibekukan akibat melanggar aturan. Saat ini, ikan-ikan tersebut sementara waktu dibeli oleh Kementerian Perikanan," katanya.

Asep menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini akan membangun pabrik es di berbagai tempat. Pabrik tersebut tidak hanya yang berada di daratan, tetapi juga dengan sistem mobile sehingga bisa menyuplai kebutuhan para nelayan.

Selain itu, dukungan bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal pengawas perikanan juga sudah meningkat. Sebelumnya, pasokan BBM untuk operasional kapal pengawas hanya untuk 62 hari saja.

Saat ini, pasokan BBM tersebut cukup untuk operasional 27 kapal pengawas milik PSDKP selama 280 hari dalam satu tahun.

"Biaya kedaulatan itu tidak terhingga dan biaya pengamanan itu juga mahal. Dukungan BBM untuk kapal pengawas saat ini cukup untuk 280 hari. Perang itu tidak bisa direncanakan, tetapi persiapan untuk perang itu yang perlu dipersiapkan," katanya.

Kondisi ini tentu saja harus dikelola secara maksimal. Sinergi antar-stakeholder dalam upaya pemberantasan kegiatan illegal fishing harus didukung berbagai instansi terkait. Sinergi tersebut juga harus dipertahankan dan ditingkatkan demi terjaganya wilayah kelautan Indonesia.