Panwaslu Temukan Pelanggaran Pilkada Kota Mataram

Kompas.com - 05/08/2015, 20:18 WIB
Panwaslu tunjukan surat hasil pleno KOMPAS.com/ Karnia SeptiaPanwaslu tunjukan surat hasil pleno
|
EditorFarid Assifa
MATARAM, KOMPAS.com - Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) menemukan pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketua Panwaslu Mataram Srino Mahyarudin menjelaskan, pelanggaran terjadi saat pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Mataram "Aman" (Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana) pada 26-28 Juli 2015.

"Ada pasangan calon dengan tim suksesnya melaporkan pada kami, bahwa ada dugaan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU," kata Srino, Rabu (5/8/2014).

Dari laporan tersebut, Panwaslu Kota Mataram lalu menindaklanjutinya dengan memanggil beberapa pihak seperti pelapor, saksi pelapor dan terlapor, yaitu KPU Kota Mataram untuk melakukan klarifikasi.

"Rapat pleno menyepakati bahwa KPU Kota Mataram melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur pendaftaran pasangan calon Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana," kata Srino.

Selain itu, panwaslu menilai terdapat perbedaan fakta terkait dokumen dan peristiwa terhadap pemenuhan persyaratan partai politik atau gabungan partai politik dalam pendaftaran pasangan calon "Aman". Atas perbedaan tersebut, panwaslu berpedapat kasus ini dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram.

Ia menjelaskan, pada saat pendaftaran pasangan calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik tanggal 26 Juli, seharusnya saat itu KPU juga harus mencontreng daftar penelitian berkas-berkas tersebut dalam form TT.1KWK. Lalu pada saat itu juga harus dibuatkan berita acara hasil penelitian berkas. Namun oleh KPU, berita acara baru diterbitkan pada tanggal 28 Juli.

"Itu artinya menyalahi prosedur, dari itu kami menyimpulkan dan memutuskan sesuai dengan rekomendasi kami, maka KPU menyalahi prosedur dan terkena pelanggaran administrasi," kata Srino.

Ia mengatakan, KPU melanggar Pasal 39 PKPU Nomor 9 Tahun 2015. Srino menambahkan, terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU, pihaknya melayangkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Kota Mataram bernomor 095/PANWASLU-MTR/VIII/2015, dengan hal penerusan pelanggaran administrasi pemilu.

"Selanjutnya surat akan diteruskan kepada KPU Kota Mataram untuk ditindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan," kata Srino.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rombongan Pengendara Motor Kocar-kacir Dipukuli Seorang Pemuda, Ternyata Ini Penyebabnya

Rombongan Pengendara Motor Kocar-kacir Dipukuli Seorang Pemuda, Ternyata Ini Penyebabnya

Regional
Sederet Fakta Musibah Gas Geothermal Mandailing Natal, 5 Warga Tewas, Kronologi hingga Penjelasan Pengelola

Sederet Fakta Musibah Gas Geothermal Mandailing Natal, 5 Warga Tewas, Kronologi hingga Penjelasan Pengelola

Regional
Akhyar Nasution: Saya Akan Pecahkan Rekor, Jadi Wali Kota Tak Sampai Seminggu

Akhyar Nasution: Saya Akan Pecahkan Rekor, Jadi Wali Kota Tak Sampai Seminggu

Regional
Manajemen Artis TikTok Pembuat Kerumunan di Madiun Mengaku Lalai: Kami Akan Lebih Hati-hati

Manajemen Artis TikTok Pembuat Kerumunan di Madiun Mengaku Lalai: Kami Akan Lebih Hati-hati

Regional
Gara-gara Ada 2 Kepala Dinas, Kantor Kadis PU Bina Marga Jember Disegel DPRD

Gara-gara Ada 2 Kepala Dinas, Kantor Kadis PU Bina Marga Jember Disegel DPRD

Regional
Kisah Suami Jebak Istri Bawa Sabu Biar Ditangkap Polisi, Ternyata Ini Motifnya

Kisah Suami Jebak Istri Bawa Sabu Biar Ditangkap Polisi, Ternyata Ini Motifnya

Regional
Begini Modus Oknum Pendamping PKH di Cianjur Gelapkan Dana Bansos

Begini Modus Oknum Pendamping PKH di Cianjur Gelapkan Dana Bansos

Regional
ASN Tertangkap Mesum di Mobil, Bupati: Kasus Ini Mencemarkan Nama Baik Pemkab Sampang

ASN Tertangkap Mesum di Mobil, Bupati: Kasus Ini Mencemarkan Nama Baik Pemkab Sampang

Regional
Bertambah, Pasien Covid-19 yang Sembuh Tanpa Dirawat di RS

Bertambah, Pasien Covid-19 yang Sembuh Tanpa Dirawat di RS

Regional
Soal Unggahan Bernada Rasial terhadap Natalius Pigai, Masyarakat Papua Diminta Tak Terprovokasi

Soal Unggahan Bernada Rasial terhadap Natalius Pigai, Masyarakat Papua Diminta Tak Terprovokasi

Regional
Lagi Menikmati Air Terjun, Dua Siswi Ini Tewas Terseret Air Bah

Lagi Menikmati Air Terjun, Dua Siswi Ini Tewas Terseret Air Bah

Regional
2.680 Dosis Vaksin Tiba di Tuban, Satgas Covid-19: Vaksinasi Diawali Pejabat Pemkab...

2.680 Dosis Vaksin Tiba di Tuban, Satgas Covid-19: Vaksinasi Diawali Pejabat Pemkab...

Regional
Mesum dengan Pria Lain di Dalam Mobil, Oknum ASN Pemkab Sampang Jadi Tersangka

Mesum dengan Pria Lain di Dalam Mobil, Oknum ASN Pemkab Sampang Jadi Tersangka

Regional
Fasilitas Kesehatan di Jatim Ditambah karena Kasus Covid-19 Meningkat, Ini Rinciannya

Fasilitas Kesehatan di Jatim Ditambah karena Kasus Covid-19 Meningkat, Ini Rinciannya

Regional
PTKM di Gunungkidul Diperpanjang, Aturan Dilonggarkan

PTKM di Gunungkidul Diperpanjang, Aturan Dilonggarkan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X