Maju Pilkada, Ketua DPRD Semarang Siap Mundur

Kompas.com - 09/07/2015, 16:26 WIB
 Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto (kiri) dan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Semarang M Basari (kanan), menyatakan siap mundur dari keanggotaan DPRD. kompas.com/ syahrul munir Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto (kiri) dan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Semarang M Basari (kanan), menyatakan siap mundur dari keanggotaan DPRD.
|
EditorFarid Assifa
UNGARAN, KOMPAS.com - Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto dan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Semarang M Basari menyatakan siap mundur dari keanggotaan DPRD. Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi terkait anggota DPR, DPD maupun DPRD yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mundur dari jabatannya saat resmi ditetapkan sebagai calon.

Pengunduran diri keduanya dilakukan untuk persyaratan pencalonan diri sebagai bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati Semarang periode 2015-2020.

"Harus segera diputuskan, jangan ragu-ragu. Kalau (keputusan) MK politis sekali. Bupati, PNS, Polri ditakutkan akan menggunakan fasilitas negara. Nanti kita ajukan ke gubernur," kata Bambang yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupten Semarang, Kamis (9/7/2015). [Baca juga: Putusan MK Tak Berlaku Surut]

Bambang mengutarakan, pengunduran dirinya sebagai ketua DPRD akan segera diproses setelah KPU memutuskan calon kepala daerah pada 24 Agustus 2015. Surat pengunduran diri sebagai ketua DPRD Kabupaten Semarang sebenarnya telah dikirimkan kepada ketua DPP PDI-P pada tanggal 1 Juni lalu. Hal itu menyusul dirinya terpilih sebagai sekjen DPD PDIP Jawa Tengah.

"Kalau jabatan rangkap-rangkap, apa bisa mengatasi semua? Kalau sekarang ada putusan MK, calon kepala daerah dari DPRD harus mundur. Setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU pada 24 Agustus, kita siap mengundurkan diri dari anggota DPRD,” kata Bambang Kusriyanto.

Sementara itu, bakal calon Wakil Bupati M Basari mengatakan, DPP PKB koalisi dengan PDI-P dan ia yakin kemenangan pilkada ada di depan mata.

"DPP PKB harus melihat kondisi riil di Kabupaten Semarang. Marhaen dan Nahdliyin koalisi, Pilkada ini menang,” ujar Basari.

Selama ini, dalam Pasal 7 huruf s dan d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (UU Pilkada) anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak perlu mundur. Mereka hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinan.

Namun, syarat itu tak berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS). Mereka diharuskan mundur dari jabatannya sejak jadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Majelis Hakim Konstitusi menilai, seharusnya syarat ini tak hanya berlaku bagi PNS. Anggota DPR, DPD maupun DPRD juga harus mundur. Hal ini bertujuan demi keadilan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi: Korban Arisan HA di Cianjur Diperkirakan Ribuan Orang dari Berbagai Daerah

Polisi: Korban Arisan HA di Cianjur Diperkirakan Ribuan Orang dari Berbagai Daerah

Regional
Ayah Bunuh 2 Anak Balitanya karena Tak Sanggup Tanggung Biaya Hidup

Ayah Bunuh 2 Anak Balitanya karena Tak Sanggup Tanggung Biaya Hidup

Regional
Unggahan Soal 'Kacung WHO' Buat IDI Meradang, Jerinx Sebut Tak Jera, Ini Alasannya

Unggahan Soal "Kacung WHO" Buat IDI Meradang, Jerinx Sebut Tak Jera, Ini Alasannya

Regional
Geng Motor Sadis di Bogor Mengaku Melukai Korban karena Dendam

Geng Motor Sadis di Bogor Mengaku Melukai Korban karena Dendam

Regional
Kecelakaan Maut Speedboat Tabrak Tongkang Batu Bara, Pengemudi Ternyata Selamat, Kini Jadi Buronan

Kecelakaan Maut Speedboat Tabrak Tongkang Batu Bara, Pengemudi Ternyata Selamat, Kini Jadi Buronan

Regional
Seorang Ibu Melahirkan di RS Tanpa Bantuan Tenaga Medis, Bayinya Meninggal

Seorang Ibu Melahirkan di RS Tanpa Bantuan Tenaga Medis, Bayinya Meninggal

Regional
Polisi Sebut Penyebab Banjir Bandang di Luwu Utara Murni karena Faktor Alam

Polisi Sebut Penyebab Banjir Bandang di Luwu Utara Murni karena Faktor Alam

Regional
PSI Ditawari Rp 1 Miliar untuk Usung Penantang Gibran di Pilkada Solo 2020

PSI Ditawari Rp 1 Miliar untuk Usung Penantang Gibran di Pilkada Solo 2020

Regional
Kesulitan Bayar UKT, Ratusan Dokter Residen di Manado yang Layani Pasien Covid-19 Istirahat

Kesulitan Bayar UKT, Ratusan Dokter Residen di Manado yang Layani Pasien Covid-19 Istirahat

Regional
5 Tersangka Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 Dilimpahkan ke Kejaksaan, 7 Masih Buron

5 Tersangka Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 Dilimpahkan ke Kejaksaan, 7 Masih Buron

Regional
Fakta Mayat Luka Tembak di Purwakarta, Ada Pelat Mobil Ganda, Diduga Kelompok Pembobol Rumah

Fakta Mayat Luka Tembak di Purwakarta, Ada Pelat Mobil Ganda, Diduga Kelompok Pembobol Rumah

Regional
Gara-gara Terjangkit Corona, 3 Calon Siswa Tamtama Kubur Impiannya Jadi Polisi Tahun Ini

Gara-gara Terjangkit Corona, 3 Calon Siswa Tamtama Kubur Impiannya Jadi Polisi Tahun Ini

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 6 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 6 Agustus 2020

Regional
'Kacung WHO' dan 'Tua Bego', Dua Unggahan Jerinx yang Berujung Laporan Polisi

"Kacung WHO" dan "Tua Bego", Dua Unggahan Jerinx yang Berujung Laporan Polisi

Regional
BNPB Beri Bantuan 2 Juta Masker untuk Jawa Barat

BNPB Beri Bantuan 2 Juta Masker untuk Jawa Barat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X