Maju Pilkada, Ketua DPRD Semarang Siap Mundur - Kompas.com

Maju Pilkada, Ketua DPRD Semarang Siap Mundur

Kompas.com - 09/07/2015, 16:26 WIB
kompas.com/ syahrul munir Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto (kiri) dan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Semarang M Basari (kanan), menyatakan siap mundur dari keanggotaan DPRD.
UNGARAN, KOMPAS.com - Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto dan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Semarang M Basari menyatakan siap mundur dari keanggotaan DPRD. Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi terkait anggota DPR, DPD maupun DPRD yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mundur dari jabatannya saat resmi ditetapkan sebagai calon.

Pengunduran diri keduanya dilakukan untuk persyaratan pencalonan diri sebagai bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati Semarang periode 2015-2020.

"Harus segera diputuskan, jangan ragu-ragu. Kalau (keputusan) MK politis sekali. Bupati, PNS, Polri ditakutkan akan menggunakan fasilitas negara. Nanti kita ajukan ke gubernur," kata Bambang yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupten Semarang, Kamis (9/7/2015). [Baca juga: Putusan MK Tak Berlaku Surut]

Bambang mengutarakan, pengunduran dirinya sebagai ketua DPRD akan segera diproses setelah KPU memutuskan calon kepala daerah pada 24 Agustus 2015. Surat pengunduran diri sebagai ketua DPRD Kabupaten Semarang sebenarnya telah dikirimkan kepada ketua DPP PDI-P pada tanggal 1 Juni lalu. Hal itu menyusul dirinya terpilih sebagai sekjen DPD PDIP Jawa Tengah.

"Kalau jabatan rangkap-rangkap, apa bisa mengatasi semua? Kalau sekarang ada putusan MK, calon kepala daerah dari DPRD harus mundur. Setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU pada 24 Agustus, kita siap mengundurkan diri dari anggota DPRD,” kata Bambang Kusriyanto.

Sementara itu, bakal calon Wakil Bupati M Basari mengatakan, DPP PKB koalisi dengan PDI-P dan ia yakin kemenangan pilkada ada di depan mata.

"DPP PKB harus melihat kondisi riil di Kabupaten Semarang. Marhaen dan Nahdliyin koalisi, Pilkada ini menang,” ujar Basari.

Selama ini, dalam Pasal 7 huruf s dan d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (UU Pilkada) anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak perlu mundur. Mereka hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinan.

Namun, syarat itu tak berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS). Mereka diharuskan mundur dari jabatannya sejak jadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Majelis Hakim Konstitusi menilai, seharusnya syarat ini tak hanya berlaku bagi PNS. Anggota DPR, DPD maupun DPRD juga harus mundur. Hal ini bertujuan demi keadilan.


EditorFarid Assifa

Terkini Lainnya

Hujan Disertai Angin Kencang Akan Landa Jaksel dan Jaktim Hari Ini

Hujan Disertai Angin Kencang Akan Landa Jaksel dan Jaktim Hari Ini

Megapolitan
Opsi KPU untuk Jalan Tengah Polemik Pencalonan OSO sebagai Anggota DPD

Opsi KPU untuk Jalan Tengah Polemik Pencalonan OSO sebagai Anggota DPD

Nasional
Menilik Gaya Komunikasi Politik 'Sontoloyo' ala Jokowi dan 'Tampang Boyolali' ala Prabowo

Menilik Gaya Komunikasi Politik "Sontoloyo" ala Jokowi dan "Tampang Boyolali" ala Prabowo

Nasional
Kerugian Negara Dikembalikan, Pejabat Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Sampah Tidak Ditahan

Kerugian Negara Dikembalikan, Pejabat Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Sampah Tidak Ditahan

Regional
Alasan 6 KPU Provinsi Belum Selesaikan Pemutakhiran Data Pemilih

Alasan 6 KPU Provinsi Belum Selesaikan Pemutakhiran Data Pemilih

Nasional
Universitas Brawijaya Raih Juara Umum UTU Award 2018

Universitas Brawijaya Raih Juara Umum UTU Award 2018

Edukasi
Sebuah Gudang Bank BNI di Kota Palopo Terbakar

Sebuah Gudang Bank BNI di Kota Palopo Terbakar

Regional
KPK Telusuri Pembahasan Rencana Tata Ruang Terkait Proyek Meikarta

KPK Telusuri Pembahasan Rencana Tata Ruang Terkait Proyek Meikarta

Nasional
Pekerja Proyek Pembangunan Bandara NYIA Tewas Setelah Terjatuh ke Saluran Air

Pekerja Proyek Pembangunan Bandara NYIA Tewas Setelah Terjatuh ke Saluran Air

Regional
Saat Ketua KPK Blusukan ke Sungai Mahakam dan Temukan Penumpukan Batubara Ilegal

Saat Ketua KPK Blusukan ke Sungai Mahakam dan Temukan Penumpukan Batubara Ilegal

Regional
Tim Mapagama UGM Siap Arungi Sungai Franklin Australia

Tim Mapagama UGM Siap Arungi Sungai Franklin Australia

Edukasi
Kasus Jamal Khashoggi, Saudi Tak Bakal Turuti Permintaan Turki

Kasus Jamal Khashoggi, Saudi Tak Bakal Turuti Permintaan Turki

Internasional
Poster Jokowi-Ma'ruf Dipasang di Tempat Ibadah di Garut, Tim Lakukan Investigasi

Poster Jokowi-Ma'ruf Dipasang di Tempat Ibadah di Garut, Tim Lakukan Investigasi

Nasional
6 Provinsi Belum Selesaikan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu

6 Provinsi Belum Selesaikan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu

Nasional
Kronologi Pelaku Perampokan Sopir Taksi 'Online' Serahkan Diri karena Takut Ditembak Polisi

Kronologi Pelaku Perampokan Sopir Taksi "Online" Serahkan Diri karena Takut Ditembak Polisi

Regional

Close Ads X