Kompas.com - 18/06/2015, 14:16 WIB
|
EditorFarid Assifa
SEMARANG, KOMPAS.com - Dua tenaga pengajar pada Universitas Indonesia, Jakarta dihadirkan menjadi saksi ahli untuk sidang sengketa lahan 237 hektar di kompleks Pekan Raya dan Promosi Pembangunan (PRPP) Semarang.

Dua tenaga pengajar itu adalah Suparjo, dosen hukum agraria dan Dian Puji Nugraha Simatupang, dosen administrasi publik yang juga ahli hukum keuangan negara. Keduanya bersaksi di muka hakim Pengadilan Negeri Semarang atas permintaan penggugat dari PT Indo Perkasa Usahatama (IPU).

Kuasa hukum penggugat Yusril Ihza Mahendra tak datang dalam sidang. Melalui Agus Dwi Warsono, penggugat mendatangkan ahli untuk mengetahui dasar-dasar pengelolaan lahan. Ahli agraria dihadirkan untuk menjelaskan soal ruang lingkup hak pengeloaan. Sementara ahli keuangan negara diminta menjelaskan dari sisi kepemiikan tanah negara.

"Karena dibatasi dua orang. Kami hadirkan dua orang ahli ini yang Mulia," kata Agus, Kamis (18/6/2015).

Setelah memperkenalkan diri, para ahli lantas memberikan keterangan yang dibutuhkan. Hakim Dwiarso Budi Santiarto yang memimpin sidang langsung mencecar ahli dengan soal hak atas tanah. Ahli agraria ini pun menjelaskan dengan seksama definisi hak atas tanah.

Menurut ahli, hak atas tanah dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Hak tanah primer bersumber dari hak bangsa Indonesia yang permohonan hak/pemberian haknya oleh negara. Sementara hak tanah sekunder adalah hak yang timbul dari tanah hak milik, kemudian dilakukan melalui perjanjian penggunaan barang.

Dia pun menjelaskan soal macam-macam hak, antara lain, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hak pengelolaan itu yang biasa disebut HPL. Itu sesuai PP Nomor 8 tahun 1953 tntang penitipan penguasaan tanah-tanah negara, dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang konvensi tanah-tanah negara," imbuh Suparjo.

Ahli mengatakan, HPL yang diterbitkan berbeda dengan atas hak tanah lainnya. Pengelolaan tanah itu lebih ke ranah publik, bukan hak atas perorangan.

"Tapi perorangan tidak bisa menjalankan kewenangan itu, kecuali oleh pejabat publik," paparnya.

Dalam perkara ini, Pemprov Jateng yang duduk sebagai tergugat, digugat secara perdata sebesar Rp 1,6 triliun. Penggugat merasa Pemprov telah melakukan perbuatan melawan hukum atas HPL yang telah diberikan. Namun, pihak Pemprov menggugat balik penggugat senilai Rp 555 miliar. [Baca juga: Lawan Gubernur Jateng, Yusril Bawa 360 Bukti Surat ke Pengadilan]Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Regional
Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Regional
Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Regional
Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Regional
Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Regional
Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Regional
Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Regional
Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Regional
Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Regional
Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Regional
Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Regional
Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Regional
Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Regional
Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Regional
Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.