Kompas.com - 03/02/2015, 16:57 WIB
Aparat Polres Magelang menyegel alat berat yang diduga milik penambang ilegal di lereng Merapi, Selasa (3/2/2015). KOMPAS.com/Ika FitrianaAparat Polres Magelang menyegel alat berat yang diduga milik penambang ilegal di lereng Merapi, Selasa (3/2/2015).
|
EditorFarid Assifa
MAGELANG, KOMPAS.com – Aparat Kepolisian Resor (Polres) Magelang menyegel belasan alat berat (ekskavator) yang diduga milik para penambang pasir ilegal di lereng Gunung Merapi, Selasa (3/2/2015). Alat berat tersebut disinyalir kerap beroperasi di aliran sungai Pabelan, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Dukun, serta di sungai Senowo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

Namun sayang, polisi tidak menemukan satupun orang yang bertanggung jawab terhadap alat berat tersebut. Saat ditemukan, sejumlah alat berat itu juga tidak sedang beroperasi mengambil material pasir, tetapi mesin alat berat itu diketahui masih dalam keadaan panas seperti usai dipakai. Diduga kuat, para pemilik alat berat itu segera bersembunyi begitu melihat puluhan polisi yang tergabung dalam Tim Khusus Anti Penambangan Liar menyisir kawasan penambangan itu.

"Sejauh ini kami belum menemukan pemilik atau penanggung jawab alat berat ini. Jadi kami hanya menyegel dan menyita puluhan accu-nya," tandas Kapolres Magelang AKBP Rifky saat pemimpin razia tersebut.

Dijelaskan Rifky, razia tersebut merupakan komitmen polisi untuk menindak aksi penambangan liar yang sejauh ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Apalagi, aksi penambangan menggunakan alat berat secara langsung telah merusak lingkungan di kawasan lereng Merapi dan mengganggu mata pencaharian penambang manual yang hanya memakai alat sederhana.

"Ini bukti jika kami serius. Ke depan, semua penambangan yang menggunakan alat berat dan ilegal akan kami tindak tegas. Kami tidak akan main-main," ucap Rifky.

Mantan Kapolres Kota Pekalongan itu menyebutkan, bagi operator alat berat yang tertangkap tangan sedang beroperasi, maka pihaknya mengancam dengan Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maka terancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal Rp 1 miliar.

"Namun yang tidak tertangkap tangan akan kami lakukan pembinaan dan meminta operatornya untuk segera mengeluarkannya dari lokasi penambangan. Kami mengimbau masyarakat untuk lapor jika ada alat berat yang masih beroperasi," imbuh Rifky.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Camat Srumbung Agus Purgunanto mengapresiasi operasi yang digelar Polres Magelang tersebut. Sebab, penambangan liar menggunakan alat berat memang semakin marak dan sudah terlalu meresahkan warga sekitar. Akibat penambangan liar, kondisi lingkungan alam semakin rusak, begitu pula kondisi jalan-jalan perkampungan yang sekaligus jalur evakuasi bencana erupsi Merapi semakin memprihatinkan.

“Semoga razia ini dapat berlangsung secara kontinyu. Ini juga sesuai harapan warga yang resah terhadap maraknya penambangan menggunakan alat berat itu,” ungkap Agus.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Regional
Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Regional
Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Regional
Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Regional
Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Regional
Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Regional
Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Regional
Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Regional
Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Regional
Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Regional
Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Regional
Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Regional
Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Regional
Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Regional
Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.