Kompas.com - 16/01/2015, 14:12 WIB
Pemeriksaan empat pejabat Lombok Barat oleh KPK dilaksanakan di ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) KOMPAS.com/ Karnia SeptiaPemeriksaan empat pejabat Lombok Barat oleh KPK dilaksanakan di ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat (NTB)
|
EditorCaroline Damanik

MATARAM, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat pejabat di pemerintahan kabupaten Lombok Barat, Jumat (16/1/2015). Pemeriksaan dilakukan menyusul ditetapkannya Bupati Zaini Aroni sebagai tersangka dugaan pemerasan pengembangan kawasan wisata di daerah ini.

Empat orang tersebut di antaranya, Darmawan, Ketua DPW Partai Nasdem NTB, sebagai saksi pelapor, Rusman Hadi, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), Junaidilah, Kabid Perizinan BPMP2T, dan MS Udin, bekas Asisten 1 Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan pantauan, pemeriksaan dilakukan di kantor Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka diperiksa sekitar pukul 10.30 Wita hingga pukul 12.30 Wita.

Darmawan membenarkan, pemeriksaan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Zaini Aroni dalam pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat.

"Terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pak bupati, saya diperiksa sebagai saksi pelapor saja," kata Darmawan saat dikonfirmasi.

Zaini diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala daerah untuk memeras pihak lain untuk mengeluarkan izin pengembangan lahan di kawasan wisata itu berada di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

Darmawan mengatakan, petugas KPK menanyakan beberapa hal terkait pemberian mobil, uang tunai dan sebidang tanah yang diminta oleh bupati kepada investor.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dia minta langsung. Pak bupati minta, ya pokoknya katanya kalau tidak ada uang tidak ada keluar izin katanya. Tanahnya tiga hektar yang minta bupati langsung kepada investor," kata Darmawan.

Selain tanah, lanjut Darmawan, KPK juga menanyakan masalah permintaan delapan unit mobil yang diduga dilakukan oleh Zaini kepada investor. Namun dari delapan unit mobil yang diminta, baru dua unit mobil yang dikirim dan telah diamankan oleh KPK. Mobil tersebut diduga digunakan untuk operasional Partai Golkar NTB.

"Mobil Golkar Innova dua. Memang permintaan beliau dulu delapan mobil, tapi yang dikirim baru dua, dari infestor," kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan masih terus berlangsung di Ditreskrimsus Polda NTB. Pemeriksaan akan dilanjutkan setelah sholat jumat hingga selesai.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

Regional
Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Regional
Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Regional
Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Regional
Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Regional
Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.