Gara-gara Surat Perjalanan Dinas Fiktif, Mantan Wakil Bupati Ditahan

"Benar bahwa tim penyidik Kejati NTB telah menahan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pelaksanaan surat perintah perjalanan dinas SPPD fiktif yang dilakukan oleh mantan wakil Bupati Lobar atas nama HM," kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, Rabu (7/1/2015).

Sutapa mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi dilakukan pada tahun anggaran 2009-2012, selama tersangka masih menjabat sebagai Wakil Bupati. Namun kejaksaan enggan menyebutkan berapa jumlah kerugian negara yang diakibatkan atas perbuatan tersangka, dengan alasan akan diungkap dalam persidangan.

Menurut Sutapa, penaahanan dilakukan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan karena penyidik telah memiliki bukti kuat bahwa tindak pidana tersebut dilakukan tersangka. Selain itu, penahanan dilakukan untuk mempercepat proses penanganan kasus.

"Alasan subjektif bahwa dikhawatirkan oleh penyidik bahwa tersangka akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri atau mengulangi suatu perbuatan," ungkap Sutapa.

Sutapa berharap, dengan tenggang waktu 20 hari penahanan tersebut tim penyidik akan segera melengkapi berkas-berkas sehingga kasus ini bisa cepat dilimpahkan ke pengadilan. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 seperti yang diubah pada UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke satu KUHP Jo Pasal 64 KUHP dengan ancaman hukuman minimal lima tahun.