Kanwil Kemenkumham Jabar Tak Pernah Dilaporkan Ada Program S2 di LP Sukamiskin

Kompas.com - 08/12/2014, 19:27 WIB
Mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini disahkan menjadi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung dalam program pendidikan Pascasarjana Ilmu Hukum khusus untuk warga binaan dan sipir Lapas Sukamiskin Bandung, Senin (24/11/2014 KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAMantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini disahkan menjadi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung dalam program pendidikan Pascasarjana Ilmu Hukum khusus untuk warga binaan dan sipir Lapas Sukamiskin Bandung, Senin (24/11/2014
|
EditorBayu Galih

BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Danan Purnomo mengaku tidak tahu mengenai program pascasarjana (S2) yang baru-baru ini diadakan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin untuk pada narapidana yang ada di dalamnya. Pihak Lapas Sukamiskin pun sebelumnya tak pernah melapor soal diadakannya program ini.

"Soal kuliah pascasarjana (S2) bagi narapidana, kerja sama Unpas (Universitas Pasundan) dengan LP Sukamiskin itu, Kanwil maupun Pak Menteri (Menkum HAM, Yasona Laoli) tidak tahu-menahu. Itu pihak lapas Sukamiskin tidak pernah melapor sebelumnya kalau membuka program seperti itu," kata Danan di Bandung, Jawa Barat, Senin, (8/12/2014).

Sebagai informasi, program S2 untuk para narapidana LP Sukamiskin ini merupakan kerja sama antara pihak LP Sukamiskin dengan Universitas Pasundan (Unpas). Menurut Danan, program S2 bagi para narapidana di LP Sukamiskin akan dikaji ulang. "Karena program S2 itu bukan prioritas dan kepada Kalapas Sukamiskin pun kami sudah meminta hal itu (program S2) untuk dievaluasi dan ditinjau kembali," ucapnya.

Program S2 bagi warga binaan LP Sukamiskin, kata Danan, tidak sesuai dengan instruksi Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoli pun sudah meminta untuk menghentikan program S2 tersebut.

"Pas dibuka, ternyata berbeda dengan konsep di kementerian. Kalau kementerian tidak menganjurkan S2 karena bukan prioritas, kemudian, napi juga tidak diperkenankan membayar," katanya.

Menurut Danan, program kuliah di LP memang ada. Namun, seharusnya program itu untuk S1, bukan S2. Menurutnya, di LP Jakarta sudah mulai dibuka program kuliah S1. "Karena sebetulnya yang menjadi kebijakan dari pimpinan itu adalah penyelenggaraan kuliah S1," katanya.

Program S1 itu, kata Danan, juga hanya untuk warga binaan yang tidak mampu, kemudian masih mempunyai waktu cukup lama berada di LP. Selain itu, yang mengikuti program kuliah S1 ini tidak dipungut biaya.

"Jadi nanti pemerintah yang akan mencarikan biaya. Apakah dengan CSR atau apa. Karena warga binaan itu punya hak untuk dididik, tapi, tidak untuk disuruh membayar," ujarnya.

Kemudian, penyeleksian bagi peserta yang akan mengikuti kuliah S1 pun akan melalui proses seleksi yang sangat ketat. "Kemudian, ditinjau kembali, yang tepat sasaran di LP Sukamiskin itu seperti apa," kata dia.

Adapun, program S1 ini diselenggarakan sebagai bekal untuk penghuni lapas yang tidak mampu namun memiliki kemampuan untuk lolos seleksi. "Jadi, dengan S1 ini, diharapkan ketika keluar lapas nanti, bisa mendapatkan pekerjaan dan seterusnya," tutur Danan.

Sementara itu, Kepala Lapas Sukamiskin Marcelina Budiningsih saat dihubungi terpisah mengaku belum bisa memberikan keterangan. "Kita sedang rapatkan dulu. Saya belum bisa ngomong apa-apa, saya no comment saja dulu," kata Marcelina.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengaku telah meminta Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, untuk menghentikan program pendidikan pascasarjana bagi para narapidana. Menurut dia, narapidana tidak perlu diberi pendidikan hingga strata dua (S2) karena pendidikannya sudah dianggap mapan. (baca: Menkumham Minta Program Pendidikan S2 untuk Napi LP Sukamiskin Dihentikan)

Untuk diketahui, sebanyak 23 terpidana kasus tindak pidana korupsi yang ditahan di lapas Sukamiskin mengikuti program Pascasarjana Hukum. Program tersebut berjalan selama 18 bulan hingga para peserta program S2 itu mendapat gelar magister hukum. Para terpidana korupsi yang ikut program tersebut antara lain Muhammad Nazaruddin, Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, Rudi Rubiandini, Adrian Woworuntu, Hotasi Nababan dan Nursetiadi Pamungkas.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasangan 'Banteng Terluka' Dapat Nomor Urut 1 di Pilkada Blora 2020

Pasangan "Banteng Terluka" Dapat Nomor Urut 1 di Pilkada Blora 2020

Regional
Pembunuh Penghuni Rusun di Makassar Ditangkap, Motifnya Cemburu

Pembunuh Penghuni Rusun di Makassar Ditangkap, Motifnya Cemburu

Regional
Bertambah 12 Orang, Prajurit TNI Terpapar Corona Jadi 23

Bertambah 12 Orang, Prajurit TNI Terpapar Corona Jadi 23

Regional
Dituduh Jadi Pelakor, Wajah Gadis 17 Tahun Ini Nyaris Disilet

Dituduh Jadi Pelakor, Wajah Gadis 17 Tahun Ini Nyaris Disilet

Regional
Sakit Hati Sering Dimaki, Pria Ini Bunuh Istri Siri, Jasadnya Dibuang ke Semak

Sakit Hati Sering Dimaki, Pria Ini Bunuh Istri Siri, Jasadnya Dibuang ke Semak

Regional
Dua Anggota Geng Motor Perusak Madrasah di Tasikmalaya Ditangkap

Dua Anggota Geng Motor Perusak Madrasah di Tasikmalaya Ditangkap

Regional
Polisi Tangkap 4 Pelaku Pemukulan Sopir Ambulans di Minahasa Utara

Polisi Tangkap 4 Pelaku Pemukulan Sopir Ambulans di Minahasa Utara

Regional
Berjalan Dua Pekan, Simulasi Belajar Tatap Muka di Jateng Masih Dievaluasi

Berjalan Dua Pekan, Simulasi Belajar Tatap Muka di Jateng Masih Dievaluasi

Regional
Korban Ketiga Banjir Bandang Sukabumi Ditemukan di Sungai Cicatih

Korban Ketiga Banjir Bandang Sukabumi Ditemukan di Sungai Cicatih

Regional
Machfud Arifin: Pak Jokowi Saat Pilpres 2014 Juga Nomor 2, Ini Seperti Pertanda

Machfud Arifin: Pak Jokowi Saat Pilpres 2014 Juga Nomor 2, Ini Seperti Pertanda

Regional
Bantu Siswa Belajar Online, Pemkot Padang Buat Program Gabunet dan Wifi Gratis

Bantu Siswa Belajar Online, Pemkot Padang Buat Program Gabunet dan Wifi Gratis

Regional
Ibu Dibunuh dan Jasadnya Dibuang ke Semak, Anak Menangis Ceritakan Perjuangan Korban Cari Nafkah

Ibu Dibunuh dan Jasadnya Dibuang ke Semak, Anak Menangis Ceritakan Perjuangan Korban Cari Nafkah

Regional
Kenal di Medsos, Helfa Dibunuh Teman Kencan karena Menolak Berhubungan Badan, Ini Kronologinya

Kenal di Medsos, Helfa Dibunuh Teman Kencan karena Menolak Berhubungan Badan, Ini Kronologinya

Regional
Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Solo, Gibran-Teguh Nomor 1 dan Bajo Nomor 2

Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Solo, Gibran-Teguh Nomor 1 dan Bajo Nomor 2

Regional
Polisi Panggil Penyelenggara Konser Dangdut yang Timbulkan Kerumunan di Tegal

Polisi Panggil Penyelenggara Konser Dangdut yang Timbulkan Kerumunan di Tegal

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X