Tiga Warganya Tewas, Bupati Tasik Kritik Sistem Pembagian PSKS

“Ini sebenarnya pemerintah pusat menggunakan data penerima PSKS yang tahun berapa? Kok banyak yang harusnya menerima bantuan, malah tidak kebagian. Apalagi sebelumnya kami daerah tidak dilibatkan dalam pendataan penerima PSKS,” kata Uu, Senin (1/12/2014).

Selain tidak tepatnya data penerima PSKS, kata Uu, sistem pembagian pencairan dana ini dinilai tidak tertata dengan baik. Mulai dari minimnya informasi kepada masyarakat tentang pencairan dan cara mengumpulkan penerima masyarakat yang tidak teratur.

“Saat pencairan harus antre dan menyebabkan tiga warga di tiga daerah kecamatan Tasik meninggal dunia. Semuanya warga yang sudah berusia lanjut tapi harus ikut antre bersama ribuan orang, kan kasihan,” kata Uu.

Menurut Uu, tiga warga yang meninggal saat pembagian dana PSKS ini adalah Cicih (79), warga Kampung Torowe RT 04 RW 04, Desa Dirgahayu, Kecamatan Kadipaten, Kumun (82) warga Kampung Sekung, RT 23 RW 10, Desa Tawang, Kecamatan Pancatengah, dan Titi bin Marnui (74) warga Kampung Pasir Bitung, RT 06 RW 04, Desa Kaputihan, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya.

“Ketiga korban ini benar masuk sebagai penerima, tapi bagaimana ini sistem pembagiannya? Apakah tidak ada cara khusus bagi penerima yang yang sudah berusia lanjut?” tambah Uu.

Sebelum proses pencairan, Uu meminta kepada aparat desa dan pemerintahan lainnya untuk selalu mengawasi program pusat ini supaya berjalan dengan lancar. Namun pada pelaksanaannya mereka malah menjadi sasaran masyarakat yang seharusnya layak menerima tapi tidak terdata sebagai penerima.

Terlebih pembagian dilakukan dengan jumlah penerima ribuan orang, sehingga petugas meski dibantu petugas kepolisian merasa kewalahan.

“Jadi di lapangan sasaran protes masyarakat yang tidak kebagian adalah pengurus RT, RW, kepala desa dan kepala daerah. Padahal dalam pendataan kami tidak tahu menahu,” ungkap dia.

Uu berharap kepada seluruh lembaga terkait ini bisa membenahi tata cara penyaluran dana PSKS. Terutama kepada PT POS Indonesia yang diberikan tanggung jawab dalam proses penyaluran bantuan tersebut.

Dengan demikian, dalam proses pembagian selanjutnya tidak ada korban-korban tewas lainnya demi ikut antre dan berdesak-desakan untuk mendapatkan bantuan ini.

“Saya berharap kepada Pak Presiden Jokowi bisa mengetahui kejadian di daerah seperti ini. Mudah-mudahan persoalan seperti ini bisa cepat ditanggulangi,” tambah dia.