Kalah Gugatan, Wali Kota Semarang Diminta Cabut SK Pendirian Pos Polisi

Kompas.com - 10/11/2014, 21:44 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
|
EditorFidel Ali Permana


SEMARANG, KOMPAS.com – Gugatan warga Kota Semarang, Budiharjo terhadap Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi akhirnya selesai dengan kemenangan pihak penggugat. Majelis hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang meminta agar tergugat Wali Kota Semarang mencabut Surat Keputusan tentang izin mendirikan bangunan pos polisi dan reklame.

“Hakim telah memerintahkan agar tergugat, yaitu Wali kota Semarang mencabut Surat Keputusan (SK) izin tersebut. Hakim mengabulkan gugatan kami," ujar Budiharjo melalui kuasa hukumnya, Wignyo Aditya Rakhman, Senin (10/11/2014).

Wali Kota Semarang sempat menerbitkan SK tentang izin tersebut dengan nomor 644/246/BPPT/II/ 2014 pada tanggal 5 Februari 2014. Surat keputusan tersebut mengizinkan pendirian bangunan pertandaan berupa pos polisi oleh CV Alumaga.

Dalam sidang, para hakim sepakat, bahwa SK Wali Kota tidak sah. Sidang gugatan di PTUN Semarang dipimpin oleh hakim Adhi Budhi Sulistyo didampingi Zubaidah Djaiz Barayanan, dan Joko Setiyono. Pada pertimbangannya, hakim menyatakan penerbitan SK didasarkan atas Peraturan Daerah yang telah dicabut.

SK Wali Kota tersebut didasarkan atas Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame. Namun, perda tersebut telah direvisi ke Perda 14 nomor 2012.

“Menurut majelis, SK Walikota cacat hukum. Karena dasar hukum menerbitkan SK sudah dicabut dan diganti terbaru," kata hakim Andhi Budi Sulistio.

Untuk itu, hakim memenangkan gugatan penggugat. Hakim juga menyatakan SK Walikota batal atau tidak sah. Tergugat juga diminta untuk mencabut SK tersebut. Atas putusan ini, Kuasa hukum tergugat, John Ricard, menyatakan langsung mengajukan keberatan. Terkait pertimbangan menggunakan dasar Perda lama, hal tersebut dinilai kesalahan teknis pengetikan.

"Kami langsung nyatakan banding. Itu cuma salah ketik dan hakim seharusnya mengoreksi, sehingga seharusnya bukan dibatalkan," ujarnya.

Sebelumnya, Budiharjo yang juga pemilik gedung Unaki Semarang keberatan dengan izin tersebut karena pendirian pos polisi dan reklame dibangun di trotoar depan gedung miliknya, sehingga menganggu kepentingannya.

Gedung kampus Unaki beralamat di Jalan Pemuda No 95–97 Semarang. Trotoar yang dibangun pos polisi dan reklame tersebut cukup strategis untuk memantau lalu lintas kendaraan. Meski strategis, bangunan pos polisi dianggap menganggu akses pejalan kaki.

Baca juga: Izinkan Pos Polisi Didirikan di Atas Trotoar, Wali Kota Semarang Digugat



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penumpukan Warga, Pemkot Mataram Matikan WiFi Gratis di Ruang Publik

Cegah Penumpukan Warga, Pemkot Mataram Matikan WiFi Gratis di Ruang Publik

Regional
Anaknya Tidak Lolos PPDB, Puluhan Orangtua Gembok SMA 5 Padang

Anaknya Tidak Lolos PPDB, Puluhan Orangtua Gembok SMA 5 Padang

Regional
Wakil Bupati OKU Selatan Positif Corona, Ajudan hingga Keluarga Diisolasi

Wakil Bupati OKU Selatan Positif Corona, Ajudan hingga Keluarga Diisolasi

Regional
Seorang Tersangka Kasus Pungli PDAM Kudus Dinyatakan Positif Corona

Seorang Tersangka Kasus Pungli PDAM Kudus Dinyatakan Positif Corona

Regional
Pasien Covid-19 dari Klaster Secapa AD Bandung Tersisa 948 Orang

Pasien Covid-19 dari Klaster Secapa AD Bandung Tersisa 948 Orang

Regional
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Minta Tes PCR Diperbanyak

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Minta Tes PCR Diperbanyak

Regional
Sayangkan Penyelundupan Anemon, Gubernur NTT: Masyarakat Harus Jaga Kekayaan Laut

Sayangkan Penyelundupan Anemon, Gubernur NTT: Masyarakat Harus Jaga Kekayaan Laut

Regional
Komplotan Pembuat KTP Palsu Mengaku Bisa Urus KTP dalam Sehari, Biayanya Rp 1,5 Juta

Komplotan Pembuat KTP Palsu Mengaku Bisa Urus KTP dalam Sehari, Biayanya Rp 1,5 Juta

Regional
Ridwan Kamil: Inpres Soal Denda Tak Pakai Masker Sedang Disiapkan

Ridwan Kamil: Inpres Soal Denda Tak Pakai Masker Sedang Disiapkan

Regional
Selama Penerapan PSBB, Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Tegal Menurun

Selama Penerapan PSBB, Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Tegal Menurun

Regional
Kasus Covid-19 di Ponorogo Tembus 114 Orang, Terbanyak dari Klaster Pondok Gontor

Kasus Covid-19 di Ponorogo Tembus 114 Orang, Terbanyak dari Klaster Pondok Gontor

Regional
Update Banjir Bandang Luwu Utara, Korban Bertambah Jadi 32 Orang

Update Banjir Bandang Luwu Utara, Korban Bertambah Jadi 32 Orang

Regional
Kapolda Banten Larang Pengumpulan Warga Saat Pembagian Daging Kurban

Kapolda Banten Larang Pengumpulan Warga Saat Pembagian Daging Kurban

Regional
Bali Gelar Donor Plasma Darah untuk Terapi Lawan Corona

Bali Gelar Donor Plasma Darah untuk Terapi Lawan Corona

Regional
12 Tahanan di Polres Kudus Positif Virus Corona, Tertular Tahanan Judi

12 Tahanan di Polres Kudus Positif Virus Corona, Tertular Tahanan Judi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X