Banding, Vonis untuk Hakim Asmadinata Ditambah 1 Tahun

“Putusan bandingnya Asmadinata sudah keluar dan sampai di sini tanggal 16 Juli lalu, hukumannya naik jadi satu tahun,” kata Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Semarang, Heru Sungkowo, Jumat (18/7/2014).

Asmadinata sendiri sebelumnya telah mengajukan banding atas putusan kasus suap pengurusan perkara di Pengadilan Tipikor. Saat itu, ia bersama-sama dengan Pragsono dan Kartini Juliana Mandalena Marpaung adalah satu komposisi majelis hakim yang menyidangkan perkara korupsi mantan ketua DRPD Grobogan, M Yaeni.

Dalam putusan banding itu, Asmadinata disidang oleh hakim tinggi di bawah pimpinan Hardjono didampingi dua hakim tinggi anggota, yakni Aa Anom Hartanindita dan Dermawan S Djamian. Dia divonis lima tahun penjara pada tanggal 30 Juni 2014.

Pada pertimbangan di tingkat pertama, majelis hakim menyimpulkan terdakwa Asmadinata telah bertindak salah dengan tidak bisa menghindari adanya tindakan yang mengarah pada korupsi. Asmadinata juga dinilai telah merusak citra Pengadilan Tipikor.

Asmadinata sendiri terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal 12 Huruf C UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Tiga unsur dalam pasal tersebut, yakni hakim menerima hadiah atau janji dan melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi.

Secara terpisah, Kuasa Hukum Asmadinata Yoseph Parera mengaku telah menerima salinan putusan tersebut dari Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang. Pihaknya mengaku masih keberatan dengan putusan yang telah dijatuhkan dalam banding tersebut.

“Kami sebenarnya tetap keberatan atas putusan tersebut. Untuk langkah selanjutnya kami akan kordinasikan dengan terdakwa untuk menentukan langkah selanjutnya sembari menunggu sikap dari jaksa KPK,” kata Parera, Jumat.

Sebelumnya dalam berkas terpisah, rekannya, Hakim Pragsono selaku ketua majelis hakim yang menangani perkara suap mantan ketua DPRD Grobogan, M Yaeni divonis enam tahun pada tahapan banding, dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.