Kompas.com - 05/06/2014, 12:48 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto
BOGOR, KOMPAS.com – Sebuah tim dari Kantor Kementerian Agama Pusat meninjau lokasi penyegelan tujuh gereja di Cianjur, Jawa Barat. Hal ini merupakan tindak lanjut dari laporan soal penyegelan rumah ibadah yang sebelumnya disampaikan 13 orang perwakilan dari tujuh gereja yang disegel ke Komnas HAM.

Staf Kapuslitbang Kementerian Agama, Ibnu Hasan yang dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (5/6/2014) mengatakan, pihaknya melalukan kroscek ke lapangan terkait penyegelan oleh pemerintah daerah setempat.

“Benar, hari ini kami akan melihat langsung ke lokasi kejadian. Namun ini merupakan kunjungan biasa saja, hanya ingin melihat teman-teman di sana. Sifatnya pun tak resmi,” ungkapnya, Kamis (5/6/2014).

Ibnu mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait peristiwa penyegelan tersebut, karena informasi yang diterima masih simpang siur. “Informasi yang diterima masih belum jelas. Ada yang bilang kalau penyegelan itu dilakukan oleh Satpol PP setempat, tapi ada yang bilang juga dilakukan oleh pihak lain. Maka dari itu, kami ingin mencari informasi kebenarannya seperti apa. Karena kami belum dapat laporan dari bawah,” kata Ibnu.

Saat ditanya mengenai agenda yang akan dilakukan dalam kunjungan ke lokasi penyegelan tersebut, dia juga enggak memberi komentar banyak. “Saya ini kan petugas. Segala sesuatunya kan saya punya pimpinan. Jadi saya tidak berwenang untuk memberikan komentar. Silahkan jika ingin jelas tanya pimpinan saya saja,” ujarnya.

Ibnu menambahkan, untuk menyelesaikan persolan ini, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk kepada Pemerintah Daerah Cianjur. “Untuk memastikan kejadian sebetulnya seperti apa. Kita kan harus memfasilitasi semuanya,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan, pada Senin (2/6/2014) lalu, sebanyak 13 orang perwakilan dari tujuh gereja yang disegel oleh Pemerintah Daerah Cianjur, Jawa Barat, mengadu ke Komnas HAM.

Mereka menginginkan adanya perlindungan hukum dalam beribadah. Pemerintah Daerah Cianjur menyegel ketujuh gereja tersebut, lantaran status legalitas tempat ibadah tersebut masih dipertanyakan.

Pemda Cianjur melakukan penyegelan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri tahun 2006 yang isinya mengatur tentang Pendirian Rumah Ibadah. Jika akan mendirikan rumah ibadah, 60 persen penduduk di daerah tersebut harus menyetujuinya. Padahal gereja-gereja tersebut, sudah digunakan untuk beribadah sejak tahun 1977, jauh sebelum SKB Dua Menteri tersebut dikeluarkan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.