Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, tim audit tersebut akan selalu mendamping tim posko induk dalam penerimaan dan penyaluran bantuan korban erupsi Gunung Kelud.
"Ini untuk mengindari penyelewengan dana bantuan, sekaligus bentuk upaya transparansi kami kepada publik," kata Soekarwo, Minggu (23/2/2014).
Pemprov Jawa Timur, kata Soekarwo, tidak akan menutup-nutupi semua data penyaluran, apakah itu yang diambil dari APBD atau sumbangan dari masyarakat.
"Semua terbuka dan langsung bisa diaudit tanpa harus menunggu proses penyaluran selesai," ujarnya.
Soekarwo menyatakan bantuan akan tepat sasaran. Sebab, bukan hanya tim audit BPKP saja yang memantau, sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga intens melakukan pengawasan di lapangan.
Bencana erupsi Gunung Kelud saat ini berstatus bencana provinsi. Semua koordinasi penyaluran bantuan, baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah pusat berada di bawah kendali Pemprov Jawa Timur, melalui posko induk di Surabaya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.