Kapolri Diminta Tindak Pengekspor Bahan Mentah Tambang

Kompas.com - 12/01/2014, 15:33 WIB
Salah seorang peserta aksi dengan menggunakan foto Wajah Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, membawa tulisan dukungan implementasi UU Minerba dan bongkar kasus korupsi pertambangan di daerah itu kompas.com/FirmansyahSalah seorang peserta aksi dengan menggunakan foto Wajah Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, membawa tulisan dukungan implementasi UU Minerba dan bongkar kasus korupsi pertambangan di daerah itu
|
EditorAna Shofiana Syatiri

BENGKULU, KOMPAS.com - Implementasi larangan ekspor bahan mentah tambang diberlakukan terhitung sejak Minggu (12/1/2014) ini. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu mengingatkan Kapolri untuk menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan tersebut.

"Terhitung mulai hari ini, implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara diberlakukan, di mana konstitusi melarang ekspor bahan tambang mentah. Artinya mulai hari ini juga polisi sebagai lembaga penegak hukum harus komitmen memantau aplikasi di lapangan, jika masih ada yang ekspor bahan mentah wajib ditindak," kata Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Bengkulu, Sony Taurus, di sela-sela aksi mendukung UU Minerba di Bengkulu, Minggu (12/1/2014).

Sony melanjutkan, implementasi aturan larangan ekspor bahan mentah itu, jika dilihat saat ini, merugikan Indonesia. Namun, jika pemerintah segera menegakkan aturan itu, justru Indonesia yang akan banyak mendapatkan keuntungan.

Misalnya, kata dia, peningkatan penyerapan tenaga kerja karena akan berdiri juga pabrik pengolahan bahan tambang (smelter). Sudah cukup, kata dia, sumber daya alam Indonesia dijual keluar dengan harga murah, sementara rakyat hanya mendapatkan dampak dari pertambangan dan negara mendapatkan untung yang tidak setimpal dengan pengorbanan akibat dampak pertambangan.

Indonesia menduduki peringkat keenam terbesar untuk negara yang kaya sumber daya alam. Dalam catatan Ditjen Pajak, kata dia, terdapat 5.800 perusahaan pertambangan beroperasi di Indonesia. Sementara di Bengkulu, jumlah perusahaan pertambangan mencapai 123, yang di 30 antaranya, izin konsesi tersebut berada dalam kawasan hutan lindung.

Aksi dukungan terhadap implementasi UU Minerba dilakukan secara unik oleh Walhi Bengkulu, dengan bentuk teaterikal peserta aksi menggunakan foto Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah yang membawa tulisan di sebelah kiri bertuliskan "Dukung Penuh UU Minerba No 4 Tahun 2009" sementara disebelah kanan bertuliskan "Usut Tuntas Korupsi Pertambangan di Bengkulu." Aksi damai berlangsung tertib dengan pengawalan jajaran kepolisian Polres Bengkulu.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

40 Akses Masuk ke Trenggalek Ditutup, Bupati Sebut Bukan 'Lockdown'

40 Akses Masuk ke Trenggalek Ditutup, Bupati Sebut Bukan "Lockdown"

Regional
Polres Salatiga Patroli Siber Buru Penyebar Hoaks Corona

Polres Salatiga Patroli Siber Buru Penyebar Hoaks Corona

Regional
TKI Berpotensi Menumpuk di Kepri jika Daerah Lain 'Lockdown' Lokal, Gubernur: Pak Menteri Kami Mohon Solusi

TKI Berpotensi Menumpuk di Kepri jika Daerah Lain "Lockdown" Lokal, Gubernur: Pak Menteri Kami Mohon Solusi

Regional
Cegah Penyebaran Corona, 19 Pintu Masuk ke Surabaya Dipekerkat

Cegah Penyebaran Corona, 19 Pintu Masuk ke Surabaya Dipekerkat

Regional
Ini Kriteria Kendaraan yang Boleh Masuk ke Surabaya Saat Karantina Wilayah Diterapkan

Ini Kriteria Kendaraan yang Boleh Masuk ke Surabaya Saat Karantina Wilayah Diterapkan

Regional
Wali Kota: Hingga Hari Ini, Tidak Ada Warga Sukabumi Positif Covid-19

Wali Kota: Hingga Hari Ini, Tidak Ada Warga Sukabumi Positif Covid-19

Regional
Surabaya Segera Karantina Wilayah, 19 Pintu Masuk Dijaga, Pengendara Di-screening

Surabaya Segera Karantina Wilayah, 19 Pintu Masuk Dijaga, Pengendara Di-screening

Regional
Cerita Wabup soal Profesor Terjangkit Corona hingga Pemakaman Ditolak Warga

Cerita Wabup soal Profesor Terjangkit Corona hingga Pemakaman Ditolak Warga

Regional
Hari Pertama Penerapan Jam Malam, Banda Aceh Sepi

Hari Pertama Penerapan Jam Malam, Banda Aceh Sepi

Regional
[POPULER NUSANTARA] Surabaya Siap Karantina Wilayah | Polisi Bubarkan Arisan Guru di Jember

[POPULER NUSANTARA] Surabaya Siap Karantina Wilayah | Polisi Bubarkan Arisan Guru di Jember

Regional
Kronologi Ditemukannya Mayat ABG yang Hendak Jadi Pagar Ayu di Acara Pernikahan

Kronologi Ditemukannya Mayat ABG yang Hendak Jadi Pagar Ayu di Acara Pernikahan

Regional
Pria Ini Cabuli Calon Anak Tirinya, Modus Ajak Nonton YouTube

Pria Ini Cabuli Calon Anak Tirinya, Modus Ajak Nonton YouTube

Regional
Pasien Positif Corona di Banyuwangi Membaik, Sudah Copot Alat Bantu Pernafasan

Pasien Positif Corona di Banyuwangi Membaik, Sudah Copot Alat Bantu Pernafasan

Regional
Pasien Sembuh dari Corona di Solo Curhat ke Ganjar, Berharap Tak Dikucilkan Masyarakat

Pasien Sembuh dari Corona di Solo Curhat ke Ganjar, Berharap Tak Dikucilkan Masyarakat

Regional
Dicabuli Guru di Hutan, Gadis Difabel Cari Keadilan

Dicabuli Guru di Hutan, Gadis Difabel Cari Keadilan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X