Kompas.com - 12/01/2014, 15:33 WIB
Salah seorang peserta aksi dengan menggunakan foto Wajah Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, membawa tulisan dukungan implementasi UU Minerba dan bongkar kasus korupsi pertambangan di daerah itu kompas.com/FirmansyahSalah seorang peserta aksi dengan menggunakan foto Wajah Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, membawa tulisan dukungan implementasi UU Minerba dan bongkar kasus korupsi pertambangan di daerah itu
|
EditorAna Shofiana Syatiri

BENGKULU, KOMPAS.com - Implementasi larangan ekspor bahan mentah tambang diberlakukan terhitung sejak Minggu (12/1/2014) ini. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu mengingatkan Kapolri untuk menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan tersebut.

"Terhitung mulai hari ini, implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara diberlakukan, di mana konstitusi melarang ekspor bahan tambang mentah. Artinya mulai hari ini juga polisi sebagai lembaga penegak hukum harus komitmen memantau aplikasi di lapangan, jika masih ada yang ekspor bahan mentah wajib ditindak," kata Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Bengkulu, Sony Taurus, di sela-sela aksi mendukung UU Minerba di Bengkulu, Minggu (12/1/2014).

Sony melanjutkan, implementasi aturan larangan ekspor bahan mentah itu, jika dilihat saat ini, merugikan Indonesia. Namun, jika pemerintah segera menegakkan aturan itu, justru Indonesia yang akan banyak mendapatkan keuntungan.

Misalnya, kata dia, peningkatan penyerapan tenaga kerja karena akan berdiri juga pabrik pengolahan bahan tambang (smelter). Sudah cukup, kata dia, sumber daya alam Indonesia dijual keluar dengan harga murah, sementara rakyat hanya mendapatkan dampak dari pertambangan dan negara mendapatkan untung yang tidak setimpal dengan pengorbanan akibat dampak pertambangan.

Indonesia menduduki peringkat keenam terbesar untuk negara yang kaya sumber daya alam. Dalam catatan Ditjen Pajak, kata dia, terdapat 5.800 perusahaan pertambangan beroperasi di Indonesia. Sementara di Bengkulu, jumlah perusahaan pertambangan mencapai 123, yang di 30 antaranya, izin konsesi tersebut berada dalam kawasan hutan lindung.

Aksi dukungan terhadap implementasi UU Minerba dilakukan secara unik oleh Walhi Bengkulu, dengan bentuk teaterikal peserta aksi menggunakan foto Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah yang membawa tulisan di sebelah kiri bertuliskan "Dukung Penuh UU Minerba No 4 Tahun 2009" sementara disebelah kanan bertuliskan "Usut Tuntas Korupsi Pertambangan di Bengkulu." Aksi damai berlangsung tertib dengan pengawalan jajaran kepolisian Polres Bengkulu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.