Korupsi "Speed Boat", Eks Kadis Perikanan Divonis 4 Tahun

Kompas.com - 12/11/2013, 22:10 WIB

KUPANG, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Maksimus Tanesib divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, karena terbukti melakukan korupsi pengadaan kapal pengawas (speed boat) di UPTD Wini pada Dinas Kelautan dan Perikanan TTU.

Selain hukuman penjara, Maksimus juga didenda sebesar Rp 50 juta dan uang pengganti Rp 37,8 juta subsider lima bulan kurungan. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh hakim ketua Agus, disebutkan kalau Maksimus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang Tipikor junto Pasal 18 Undang-undang Tipikor junto pasal 55 KUHP junto Pasal 64 KUHP.

Selain Maksimus, kontraktor pelaksana pengadaan, Lukas Bayo Tupen juga divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta serta uang pengganti sebesar Rp 66,1 juta.

Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus yang sama divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Mereka adalah Konsultan Pengawas Octory Boy, Direktris CV Inna Mandiri Dina Florentina Tupen dan lima orang panitia PHO/FHO masing-masing Alexander naikofi, Djulkifli Mae, Edmundus Malafu, Lambertus Anunut dan Ebenhenzer Jacob Maf.

Atas putusan itu Jaksa Penuntut Umum, masing-masing Edly Yance Wattimena, Franky Radja dan Gatot pikir-pikir. Hal sama juga disampaikan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa.

Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi kapal cepat ini menyeret delapan orang menjadi terdakwa. Para terdakwa adalah Maksimus Tanesib selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan saat itu, Markus Tupen selaku penerima kuasa Direktris CV Inne mandiri, Dilvianus Octory Boy selaku konsultan, serta lima orang panitia pengadaan.

Kasus ini mencuat setelah pemeriksaan fisik kapal mendapatkan pekerjaan yang dirampungkan hanya 82,94 persen. Namun, dengan pekerjaan yang tak tuntas itu, dana alokasi pengadaan malah sudah dicairkan sebesar 100 persen. Pekerjaan pun sudah diserahterimakan pula.

Kasus korupsi pengadaan kapal pengawas pada Dinas Kelautan, dan Perikanan (DKP), TTU, terjadi pada tahun 2009 lalu. Karena secara fisik, kapal ini proses pengadaannya baru mencapai 82,94 persen, tetapi Panitia Head Over (PHO) sudah membuat berita acara bahwa proyek tersebut sudah dinyatakan selesai 100 persen, dan anggaran untuk pengadaan kapal juga sudah dicairkan 100 persen, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 117.450.000.

Dari pos anggaran untuk pengadaan, ditambah kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara sebesar Rp 3.733.000, sehingga total kerugian yang dialami oleh negara dalam kasus ini sebesar Rp 121.183.000.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selamat, Jatim Berhasil Kumpulkan Total 11 Opini WTP dari BPK

Selamat, Jatim Berhasil Kumpulkan Total 11 Opini WTP dari BPK

Regional
Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Regional
Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Regional
Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Regional
Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Regional
Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Regional
Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Regional
Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Regional
Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Regional
Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Regional
Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.