Aktivitas Pemerintahan di Morotai Belum Normal

Pantauan Kompas.com, Selasa (22/10/2013), sejak pagi kantor Bupati Pulau Morotai masih terlilit bendara merah putih sepanjang 100 meter yang dipasang pendemo sehari sebelumnya. Bendera sepanjang itu dipasang sebagai simbol untuk menyegel kantor yang menjadi pusat aktivitas pemerintah daerah tersebut.

Begitu juga dengan sekertariat DPRD dan kantor KPUD, hingga Selasa sore masih nampak tertutup lantaran kayu balok yang dipasang pendemo belum juga dibuka. Sementara kantor-kantor pemerintahan lainnya yang terpisah dengan kantor bupati, sejak pagi sudah mulai terlihat ada aktivitas. Hanya saja, pegawai yang masuk kantor pun tidak sebagaimana biasa, hanya beberapa orang saja. Itupun mereka memilih pulang lebih awal. Sejumlah pegawai yang dimintai keterangan enggan memberikan komentar. Mereka seolah takut memberikan keterangan terkait terganggunya aktivitas perkantoran.

“Hampir semua orang belum masuk kantor, yang masuk kantor itu mungkin cuma bendahara saja mau buat laporan karena dalam waktu dekat ada pemeriksaan dari BPK,” ungkap seorang pegawai di kantor Bupati lantas meminta namanya tidak ditulis.

Sementara itu, pendemo yang sebelumnya menduduki kantor bupati, sejak pagi hingga sore tadi tidak lagi berorasi. Bahkan sudah tidak ada lagi konsentrasi massa di lokasi itu. Hanya beberapa orang saja yang sering melakukan pemantauan di beberapa perkantoran. Meski begitu, para pendemo masih saja melakukan konsolidasi massa.

“Kita tetap komitmen bahwa aksi kita tetap dilaksanakan sampai tuntutan kita dipenuhi. Jadi sekarang kita lagi konsulidasikan massa untuk melakukan aksi besar-besaran bila tuntutan kita tidak dipenuhi,” tegas Irwan Soleman, koordinator aksi.

Irwan mengatakan, masyarakat Morotai menuntut Polda Malut segera menghentikan pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua dan Wenny R Paraisu terkait kasus penutupan sementara dan perusakan fasilitas PT Morotai Marine Culture (MMC).

“Tuntutan kita sudah jelas bahwa Polda segera mengeluarkan SP3 terkait pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati. Bila tidak, aksi kemarin tetap berlanjut dan akan semakin besar lagi,” ancam Irwan.