Lagi, Warga Duduki Kantor Bupati Pulau Morotai

Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap Polda Malut yang menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua dan Wenny R Paraisu sebagai tersangka dalam kasus penutupan sementarta dan pengrusakan fasilitas PT Morotai Marine Culture (MMC).

Pendemo sejak pagi menyisir seluruh perkantoran pemerintahan yang ada di Morotai. Mereka menyegel semua perkantoran. Para pegawai yang ada dalam kantor tak bisa berbuat banyak saat diminta meninggalkan kantornya.

"Pokoknya hari ini tidak ada yang berkantor, karena aktifitas pemerintahan hari ini diboikot," tegas Irwan Soleman, seorang pendemo yang sering kali berorasi.

Di kantor Bupati, pendemo bahkan mengeluarkan semua pegawai yang ada. Mereka lalu menduduki kantor tersebut setelah pinti-pintu kantor ditutup. Aksi pemboikotan kantor bupati ditandai dengan sebuah bendera merah putih sepanjang 100 meter yang dililit ke gedung kantor bupati.

Saat menduduki kantor bupati, massa kemudian menyampaikan sejumlah orasi yang intinya menolak penetapan Bupati dan Wakil Bupati sebagai tersangka. "Sampai kalau Bupati dan Wakil Bupati benar-benar ditahan, maka rakyat Morotai akan marah. Karena ini menyangkut harga diri orang Morotai," tegas Sakir Sandri, pendemo lainnya.

Hingga berita ini ditulis, pendemo masih memadati kantor Bupati. Sementara aktivitas pemerintahan lumpuh total.  Aksi ini merupakan aksi lanjutan. Sebab, pada Jumat (18/10/2013) pekan lalu, massa juga memboikot kantor DPRD Pulau Morotai.

Mereka memalang kantor legislatif itu dengan cara memalang semua pintu yang ada menggunakan kayu balok.

Dihubungi terpisah, Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Morotai Mufti Siruang ketika dikonfirmasi membenarkan adanya aksi tersebut. Menurut Mufti, aksi tersebut terjadi secara spontan oleh warga.

"Tiba-tiba mereka (pendemo) datang dan suruh pegawai keluar, akhirnya pegawai-pegawai juga tidak bisa berbuat apa-apa dan mengikuti keinginan mereka," kesal Mufti.

Ditanya soal Bupati dan Wakil Bupati, Mufti mengaku keduanya sementara berada di luar daerah. "Pak Bupati dan Wakil masih di Jakarta dalam rangka urusan daerah, sementara Sekda ada urusan tenaga Honorer K2 di Makassar," kata Mufti.