Kompas.com - 10/10/2013, 21:53 WIB
Ilustrasi Jamkemas: Belasan pasien miskin yang masuk dalam Jamkesmas tampak harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan tempat tidur dan perawatan di RSUP Dr Kariadi Semarang yang selalu penuh setiap harinya.  Mereka yang sebagian besar berasal dari luar kota terlihat harus menunggu di ruang seadanya, Jumat (8/3/2013) Kompas.com/ Puji UtamiIlustrasi Jamkemas: Belasan pasien miskin yang masuk dalam Jamkesmas tampak harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan tempat tidur dan perawatan di RSUP Dr Kariadi Semarang yang selalu penuh setiap harinya. Mereka yang sebagian besar berasal dari luar kota terlihat harus menunggu di ruang seadanya, Jumat (8/3/2013)
|
EditorFarid Assifa

PROBOLINGGO, KOMPAS.com — Panitia Khusus DPRD tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak ke RSUD dr Moh Saleh, Kamis (10/10/2013) sore. Mereka meminta Direktur RSUD dr Bambang Agus Suwignyo agar menggunakan kebijakan lama terkait penanganan pasien miskin, yakni cukup mengantongi surat keterangan miskin dari lurah dan camat.

“Sebab, hal itu dikeluhkan oleh sejumlah pasien. Kesannya ada standar ganda dalam melayani pasien miskin. Bahkan ada yang komplain karena keluarga pasien didatangi pihak RSUD terkait status miskin seorang pasien,” kata pimpinan Pansus LKPJ, As’ad Anshari, didampingi anggota DRPD dari Komisi A, B, dan C.

Menanggapi keluhan tersebut, dr Agus menjelaskan bahwa kebijakan lama tersebut membuat anggaran Jamkesmas jebol. Sebab, banyak pasien mampu yang kemudian mengaku miskin dengan surat keterangan dari lurah dan kecamatan. Akibatnya, anggaran Jamkesmas RSUD sebesar Rp 2 miliar pernah jebol sehingga pemkot kalang kabut.

Karena itu, lanjut Agus, pihak RSUD membentuk tim verifikator untuk mengecek apakah pasien yang dirawat di RSUD benar-benar miskin atau hanya mengaku miskin. Setelah dicek, pihak verifikator kemudian membuat kriteria penggratisan biaya perawatan, dari 25 persen, 50 persen, hingga seratus persen.

“Yang jelas, pasien kami tangani lebih dahulu. Urusan administrasi dan verifikasi pasien kami lakukan setelah pasien tertangani. Jika tidak, pasien banyak yang mengaku miskin, padahal dia cukup kaya atau mampu," beber dr Agus.

"Dengan kebijakan diverifikasi itu, pasien miskin ke RSUD malah mengalami penurunan. Mereka yang kaya mungkin malu setelah diverifikasi. Hingga akhir tahun ini, kami perkirakan dana yang dihabiskan mencapai Rp 1 miliar saja. Dulu kami sampai jebol lebih dari Rp 2 miliar,” lanjut dr Agus.

Dia menjelaskan, tim verifikator berasal dari pihak RSUD. Mereka bertugas mendatangi rumah pasien non-kuota untuk mengecek apakah pasien itu benar-benar miskin atau tidak.

Dalam sidak itu, Pansus LPKJ juga mengeluhkan sejumlah kejadian yang membuat pasien tidak nyaman. Misalnya petugas resepsionis yang sama sekali tidak ramah. Selain itu, ada juga keluarga pasien yang nyalinya ciut untuk membawa pasien ke RSUD, padahal dia memegang kartu Jamkesma, karena kurangnya sosialisasi Jamkesmas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Regional
Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Regional
Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Regional
Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Regional
Positif Covid-19, Atalia Praratya Banjir Doa dan Dukungan

Positif Covid-19, Atalia Praratya Banjir Doa dan Dukungan

Regional
Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Regional
Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Regional
Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Regional
Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Regional
Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Regional
Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Regional
Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Regional
Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Regional
Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Regional
Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X