Legislator Cuma Isi Daftar Hadir, Rapat DPRD Kolaka Gagal

Anehnya, kendati jumlah anggota dewan yang hadir hanya 12 orang, namun di isian daftar hadir, anggota dewan membubuhkan tanda tangan mencapai puluhan. Rupanya, ketika rapat akan dimulai, sejumlah anggota dewan yang telah mengisi daftar hadir memilih meninggalkan ruang sidang kemudian bersantai di sejumlah ruangan komisi. Bahkan pimpinan sidang sempat berkali-kali mengajak wakil rakyat ini ini untuk masuk ruang sidang, namun ajakan itu tak digubris.

“Tiga kali skorsing tetap tidak kuorum, terpaksa sidang paripurna penyerahan draf APBD Perubahan Tahun 2013, tidak bisa dilanjutkan” kata Suaib Kasra di hadapan pihak eksekutif yang diwakili Sekda Kolaka, Poitu Murtopo serta puluhan pejabat SKPD, Kamis (19/09/2013).

Suaib Kasra menyatakan akan mengagendakan rapat serupa pekan depan sambil menunggu hasil konsultasi beberapa koleganya di Kemendagri mengenai tindak lanjut Surat Mendagri yang meminta dan atau membatalkan SK mutasi yang dilakukan Plt Bupati Kolaka, Amir Sahaka.

“Ada juga beberapa teman-teman anggota dewan tak mau ikut sidang paripuna karena menganggap sejumlah pejabat eselon dua dan tiga yang hadir, dinilai tidak sah, dilihat berdasarkan surat Mendagri. Padahal, sesuai penjelasan tertulis Plt Bupati Kolaka, Amir Sahaka bahwa para pejabat yang dilantiknya itu sah. Artinya, sah atau tidaknya tak perlu lagi menjadi polemik," terang Suaib.

Ketika ditanya apakah ketidakhadiran sejumlah anggota dewan itu merupakan bentuk penolakan penambahan anggaran Pilkada Kolaka Rp 9 miliar karena keikutsertaan Kolaka Timur, Suaib menyatakan bisa saja terjadi.

“Kalau kita lihat proses politik yang berkembang di DPRD Kolaka, sepertinya ada kepentingan yang mengarah untuk menolak penambahan anggaran Pilkada Kolaka yang diusul melalui APBD-P. Tapi, itu hanya bisa dirasakan tapi susah dibuktikan. Tetapi kalau begini kejadiannya, rakyat pun bisa menilai apa yang sesungguhnya di DPRD Kolaka," terang politisi senior PPP itu.

Menurutnya, kalaupun ada anggota dewan yang tidak setuju membahas penambahan anggaran Pilkada Kolaka, sebaiknya dilakukan secara elegan sesuai tata cara kedewanan. “Setuju atau tidak, nanti akan disampaikan melalui pandangan masing-masing fraksi. Bukan, justru meninggalkan rapat. Itu namanya tidak dewasa dalam menyikapi persoalan. Bahkan, bisa dinilai tak paham aturan dan mekanisme kedewanan," sindir Suaib.