Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PMII Pamekasan Tuntut Pilgub Jatim Diulang

Kompas.com - 05/09/2013, 14:38 WIB
Kontributor Pamekasan, Taufiqurrahman

Penulis

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menuntut agar pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2013 lalu diulang.

Tuntutan itu disampaikan mereka saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Kamis (5/9/2013).

Menurut Sidik, Ketua Cabang PMII Pamekasan, KPU Jawa Timur sudah gagal menyelenggarakan Pilgub Jawa Timur. Kegagalan itu karena minimnya partisipasi masyarakat yang diukur dengan tingginya angka "golongan putih" di 38 Kabupaten dan Kota Se Jawa Timur.

“Seperti di Kabupaten Pamekasan, angka Golput mencapai 45 persen. Ini sungguh memprihatinkan untuk menentukan nasib pemimpin Jawa Timur lima tahun mendatang,” kata Sidik dalam orasinya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU pamekasan kemarin, dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 656.342, masyarakat Pamekasan yang menggunakan hak suaranya mencapai 391.831. Sementara 284.511 masyarakat memilih tidak datang ke TPS.

Diduga, salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat itu karena minimnya sosialisasi KPU kepada masyarakat. KPU lebih disibukkan dengan persoalan administrasi internal, daripada memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam Pilgub Jawa Timur.

“Anggaran yang dihabiskan KPU se Jawa Timur ratusan miliar, tetapi hasilnya tidak menggembirakan rakyat karena hanya sekadar suskes penyelenggaraannya, namun substansi demokrasi lemah,” tandasnya.

Sementara itu, Didin Sudarman, Anggota KPU Pamekasan di hadapan para demonstran mengelak jika KPU dinilai minim dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilgub Jatim. Salah satu media yang digunakan untuk sosialisasi melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di desa.

“Semua elemen masyarakat sudah kita libatkan untuk sosialisasi. Bahkan H-2 pencoblosan, KPPS sudah keliling desa menyiarkan melalui pengeras suara. Namun masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya,” ungkap Didin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com