Kompas.com - 20/08/2013, 16:05 WIB
Ilustrasi shutterstockIlustrasi
|
EditorKistyarini

MALANG, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Fransiska Rahayu Budiwiarti, yang membidangi pendidikan, menolak tegas adanya tes keperawanan bagi calon siswa SMA, seperti yang akan diterapkan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

"Niat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih itu baik, tapi tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik karena akan berdampak negatif pada calon siswa. Jika diketahui tak perawan, apa tak bisa sekolah?" kata Fransisca kepada Kompas.com, di Malang, Jawa Timur, Selasa (20/8/2013).

Menurut Fransisca, tes itu tidak rasional, terutama pada siswi yang memiliki hobi olahraga yang berpotensi merobek selaput dara. "Untuk (pelajar) olahragawati, apa juga tak bisa sekolah jika tak lagi perawan? Melihat kendala itu, jelas tak bisa diterapkan rencana kebijakan itu," katanya.

Menurutnya, tidak ada lembaga atau orang yang bisa menentukan seseorang itu perawan atau tidak. "Yang utama untuk antisipasi maraknya seks bebas dan sejenisnya adalah meningkatkan pendidikan moral pada siswi. Baik di sekolah, di rumah dan lingkungannya. Peran guru dan orangtua serta para ulama sangat penting," katanya.

"Menurut saya usulan rencana itu mubazir. Antisipasi kegadisan tidak hanya seperti itu. Keagamaan harus dipertegas di lingkungan sekolah yang ada di bawah Diknas," katanya.

Tidak adil juga tambahnya, jika karena tidak perawan, tidak diterima di suatu sekolah. "Semua anak bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan," katanya.

Sementara itu menurut Sri Untari, anggota Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang mengatakan, bahwa pihaknya sangat tidak setuju karena pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yg usianya anatara 7 tahun hingga 18 tahun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jika tes keperawanan menghalangi hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagai amanat dari pembukaan UUD 45 dan pasal 2, yang menyangkut itu, maka wacana itu harus dikaji kembali," tegasnya.

Selain menyalahi amanat konstitusi, tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang itu, tes keperawanan juga akan melanggar HAM. "Selain itu juga menghambat perjalanan MDGs 2015," kata Untari.

Namun, tambah Untari, sesungguhnya usia anak SMA itu, seharusnya masih perawan. Karena belum usia yang diperbolehkan untuk nikah sesuai dengan UU Pernikahan, syarat-syarat untuk nikah minimal usia 17 tahun.

"Seandainya pendidikan tentang akhlak dan keimanan serta arus keterbukaan akses internet untuk situs-situs porno bisa diblok. Maka akan mengurangi kehausan anak usia sekolah untuk berkeinginan melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama dan sosial," katanya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Care Visit, Dompet Dhuafa Pererat Hubungan Mustahik dan Muzakki

Lewat Care Visit, Dompet Dhuafa Pererat Hubungan Mustahik dan Muzakki

Regional
Wujudkan Kesetaraan Gender, Pemkab Dharmasraya Raih Anugerah Parahita Ekapraya

Wujudkan Kesetaraan Gender, Pemkab Dharmasraya Raih Anugerah Parahita Ekapraya

Regional
Peringati WCD, Dompet Dhuafa Bersama Tabur BankSa Tanam 1.000 Pohon Bakau

Peringati WCD, Dompet Dhuafa Bersama Tabur BankSa Tanam 1.000 Pohon Bakau

Regional
Jelang PON XX Papua, Kodam Cenderawasih Gencar 'Jemput Bola' Vaksinasi Warga

Jelang PON XX Papua, Kodam Cenderawasih Gencar "Jemput Bola" Vaksinasi Warga

Regional
Tangsel Raih Anugerah Parahita Ekapraya, Walkot Benyamin: Ini Bentuk Komitmen Wujudkan Kesetaraan Gender

Tangsel Raih Anugerah Parahita Ekapraya, Walkot Benyamin: Ini Bentuk Komitmen Wujudkan Kesetaraan Gender

Regional
Lewat '1000 Baju Baru', Dompet Dhuafa Penuhi Kebutuhan Pakaian Muslim Yatim Piatu

Lewat "1000 Baju Baru", Dompet Dhuafa Penuhi Kebutuhan Pakaian Muslim Yatim Piatu

Regional
Dukung Penanggulangan Covid-19, YPMAK Serahkan Bantuan kepada PMI Pusat

Dukung Penanggulangan Covid-19, YPMAK Serahkan Bantuan kepada PMI Pusat

Regional
Bertemu Ganjar, Dubes Denmark: Kami Tertarik Investasi di Jateng

Bertemu Ganjar, Dubes Denmark: Kami Tertarik Investasi di Jateng

Regional
Bersihkan Pesisir Mattiro Sompe, Sulsel, Dompet Dhuafa Kumpulkan 1,2 Ton Sampah

Bersihkan Pesisir Mattiro Sompe, Sulsel, Dompet Dhuafa Kumpulkan 1,2 Ton Sampah

Regional
Kiat Bupati Dharmasraya Turunkan PPKM ke Level 2, dari Vaksinasi Door-to-Door hingga Gerakan 3T

Kiat Bupati Dharmasraya Turunkan PPKM ke Level 2, dari Vaksinasi Door-to-Door hingga Gerakan 3T

Regional
Pemkot Madiun Gelar Vaksinasi untuk 750 Narapidana

Pemkot Madiun Gelar Vaksinasi untuk 750 Narapidana

Regional
Rumah Jagal Anjing di Bantul Digerebek Polisi, 18 Ekor Dievakuasi, Ini Kronologinya

Rumah Jagal Anjing di Bantul Digerebek Polisi, 18 Ekor Dievakuasi, Ini Kronologinya

Regional
Orasi di STIM Budi Bakti, Ketua Dompet Dhuafa Minta Mahasiswa Punya 4 Karakter Profetik

Orasi di STIM Budi Bakti, Ketua Dompet Dhuafa Minta Mahasiswa Punya 4 Karakter Profetik

Regional
Dijadikan Syarat PTM, Vaksinasi Pelajar di Kota Madiun Sudah Capai 90 Persen

Dijadikan Syarat PTM, Vaksinasi Pelajar di Kota Madiun Sudah Capai 90 Persen

Regional
Kisah Kuli Bangunan di Lampung Utara yang Wakafkan Upahnya untuk Bangun Masjid

Kisah Kuli Bangunan di Lampung Utara yang Wakafkan Upahnya untuk Bangun Masjid

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.