Kompas.com - 20/08/2013, 16:05 WIB
Ilustrasi shutterstockIlustrasi
|
EditorKistyarini

MALANG, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Fransiska Rahayu Budiwiarti, yang membidangi pendidikan, menolak tegas adanya tes keperawanan bagi calon siswa SMA, seperti yang akan diterapkan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

"Niat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih itu baik, tapi tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik karena akan berdampak negatif pada calon siswa. Jika diketahui tak perawan, apa tak bisa sekolah?" kata Fransisca kepada Kompas.com, di Malang, Jawa Timur, Selasa (20/8/2013).

Menurut Fransisca, tes itu tidak rasional, terutama pada siswi yang memiliki hobi olahraga yang berpotensi merobek selaput dara. "Untuk (pelajar) olahragawati, apa juga tak bisa sekolah jika tak lagi perawan? Melihat kendala itu, jelas tak bisa diterapkan rencana kebijakan itu," katanya.

Menurutnya, tidak ada lembaga atau orang yang bisa menentukan seseorang itu perawan atau tidak. "Yang utama untuk antisipasi maraknya seks bebas dan sejenisnya adalah meningkatkan pendidikan moral pada siswi. Baik di sekolah, di rumah dan lingkungannya. Peran guru dan orangtua serta para ulama sangat penting," katanya.

"Menurut saya usulan rencana itu mubazir. Antisipasi kegadisan tidak hanya seperti itu. Keagamaan harus dipertegas di lingkungan sekolah yang ada di bawah Diknas," katanya.

Tidak adil juga tambahnya, jika karena tidak perawan, tidak diterima di suatu sekolah. "Semua anak bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan," katanya.

Sementara itu menurut Sri Untari, anggota Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang mengatakan, bahwa pihaknya sangat tidak setuju karena pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yg usianya anatara 7 tahun hingga 18 tahun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jika tes keperawanan menghalangi hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagai amanat dari pembukaan UUD 45 dan pasal 2, yang menyangkut itu, maka wacana itu harus dikaji kembali," tegasnya.

Selain menyalahi amanat konstitusi, tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang itu, tes keperawanan juga akan melanggar HAM. "Selain itu juga menghambat perjalanan MDGs 2015," kata Untari.

Namun, tambah Untari, sesungguhnya usia anak SMA itu, seharusnya masih perawan. Karena belum usia yang diperbolehkan untuk nikah sesuai dengan UU Pernikahan, syarat-syarat untuk nikah minimal usia 17 tahun.

"Seandainya pendidikan tentang akhlak dan keimanan serta arus keterbukaan akses internet untuk situs-situs porno bisa diblok. Maka akan mengurangi kehausan anak usia sekolah untuk berkeinginan melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama dan sosial," katanya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Putri Papua Dilantik Jadi Dubes Selandia Baru, Pemprov Papua: Posisi Ini Sangat Strategis

Putri Papua Dilantik Jadi Dubes Selandia Baru, Pemprov Papua: Posisi Ini Sangat Strategis

Regional
Bangga, Inovasi Rapid Test Buatan Unpad Dipamerkan di Dubai Expo 2021

Bangga, Inovasi Rapid Test Buatan Unpad Dipamerkan di Dubai Expo 2021

Regional
Bidik Pasar Ekspor dan Industri Halal, Kang Emil Promosikan Produk Unggulan Jabar di Dubai Expo 2021

Bidik Pasar Ekspor dan Industri Halal, Kang Emil Promosikan Produk Unggulan Jabar di Dubai Expo 2021

Regional
Gubernur Enembe Berharap Pacific Exposition 2021 Mampu Dongkrak Perekonomian di Timur Indonesia

Gubernur Enembe Berharap Pacific Exposition 2021 Mampu Dongkrak Perekonomian di Timur Indonesia

Regional
Enam Pesantren Jabar Akan Pamerkan Produknya di World Expo Dubai

Enam Pesantren Jabar Akan Pamerkan Produknya di World Expo Dubai

Regional
Lewat “Gerai Sehat Nurani”, Warga Sasak Panjang, Bogor Dapat Akses Kesehatan Terjangkau

Lewat “Gerai Sehat Nurani”, Warga Sasak Panjang, Bogor Dapat Akses Kesehatan Terjangkau

Regional
Kontingen Papua Sukses Raih Posisi 10 di Ajang STQHN XXVI

Kontingen Papua Sukses Raih Posisi 10 di Ajang STQHN XXVI

Regional
Apresiasi Film Dokumenter The Mentors, Ganjar: Film Ini Bagus

Apresiasi Film Dokumenter The Mentors, Ganjar: Film Ini Bagus

Regional
Dukung Pembangunan Infrastruktur di Jabar, PT Jasa Sarana Gandeng IIF dan MMI Jadi Mitra Strategis

Dukung Pembangunan Infrastruktur di Jabar, PT Jasa Sarana Gandeng IIF dan MMI Jadi Mitra Strategis

Regional
Jateng 4 Kali Berturut-turut Jadi Provinsi Terbaik Soal Keterbukaan Informasi, Begini Repons Ganjar

Jateng 4 Kali Berturut-turut Jadi Provinsi Terbaik Soal Keterbukaan Informasi, Begini Repons Ganjar

Regional
Dua Pesan Penting Ridwan Kamil untuk BUMD di Jabar

Dua Pesan Penting Ridwan Kamil untuk BUMD di Jabar

Regional
Teori Hati Bidan Eros Mengabdi di Baduy

Teori Hati Bidan Eros Mengabdi di Baduy

Regional
Usai PON XX, Pendapatan Sektor Konstruksi di Papua Meningkat hingga Rp 926 Miliar

Usai PON XX, Pendapatan Sektor Konstruksi di Papua Meningkat hingga Rp 926 Miliar

Regional
Salatiga dan Kabupaten Semarang Dilanda Gempa, Pemprov Jateng Siapkan Tenda Darurat

Salatiga dan Kabupaten Semarang Dilanda Gempa, Pemprov Jateng Siapkan Tenda Darurat

Regional
Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 96,7 Persen, Masyarakat Diminta Tak Lengah

Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 96,7 Persen, Masyarakat Diminta Tak Lengah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.