Rumah dan Kios Digusur, Warga Demo Kantor PT KAI

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembongkaran dan penggusuran 57 bangunan yang terdiri dari 19 rumah dan 38 kios. Ke-57 bangunan tersebut berdiri tepat di samping kantor Daop 2 PT KAI.

"Kami di sini menolak pembongkaran dan penggusuran. Kami diberi waktu mengosongkan hingga tanggal 31 Agustus 2013," kata Johan, warga Jalan Stasiun Barat RT 03 RW 02 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung saat ditemui di sela aksi, pagi ini.

Lebih lanjut Johan menambahkan, pihak Daop 2 sebenarnya tidak memiliki hak untuk melakukan penggusuran. Pasalnya, Daop 2 hanya memiliki sertifikat hak pakai, bukan sertifikat hak milik. Selain itu, selama ditempati sejak tahun 1953, Johan mengaku jika warga selalu membayar pajak ke Pemerintah kota Bandung.

"Namun ada keanehan, karena yang ditunjukkan di dalam sertifikat hak pakai itu berbeda objeknya dengan objek yang ditempati warga," ungkapnya.

Setelah dibongkar, lanjut Johan, lokasi tersebut rencananya akan dibuat kantor Daop 2 yang baru. Sementara lokasi PT.KAI yang lama akan dibangun hotel.

"Kalau memang akan digusur, seharusnya kita dapat kios atau rumah lagi. Karena yang sudah terjadi PT KAI itu pelit," terangnya.

Johan menambahkan, rencana pengosongan dan pembongkaran 33 kios dan 24 rumah itu telah melanggar hak asasi manusia karena hilangnya hak atas pekerjaan dan hilangnya hak atas tempat tinggal yang diatur dalam pasal 27 ayat 2, pasal 28 E ayat 1, pasal 6 Konvenan Internasional ekonomi, sosial, budaya, pasal 36, pasal 37 ayat 1, pasal 38 ayat 1, dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

"Di sini mata pencaharian kita karena warga lahir dan besar di sini," pungkasnya.