Rumah Dinas Ketua DPRD TTU Jadi Tempat Praktik Dokter

Direktur Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi, Nusa Tenggara Timur, Viktor Manbait kepada Kompas.com, Minggu (21/7/2013) mengatakan sangat tidak tepat jika rumah dinas dijadikan tempat praktik dokter.

“Inilah problem besar dalam tata kelola aset daerah di Kabupaten TTU. Aset-aset penting daerah tidak digunakan sebagaimana mestinya. Tidak saja rumah jabatan ketua DPRD yang tidak dihuni oleh para pejabatnya, rumah jabatan Wakil Ketua DPRD II, Bupati TTU, Wakil Bupati TTU dan Sekretaris Daerah TTU pun sama,” beber Viktor.

Padahal, menurut Viktor, setiap tahunnya ada anggaran rumah tangga, biaya pemeliharaannya termasuk listrik dan air.

"Apa yang terjadi menunjukkan kalau pemerintah daerah (Pemda) TTU belum memiliki sebuah tata kelola aset daerah yang baik sehingga tentunya kita sangat prihatin dengan hal ini,” kata Viktor.

“Sang dokter yang tempati rumah dinas tersebut, tentunya sudah seizin pemda, hanya saja memang perlu diperhatikan juga, apakah dokter-dokter yang menempati rumah dinas, boleh berpraktek di rumah itu? Kan praktik dokter itu bersifat profit untuk pribadi. Saya kira para dokter juga harus memperhatikan benar hal ini juga,” tegasnya.

Terkait hal itu, Sekretaris DPRD Kabupaten TTU Philipus Pala yang dihubungi Kompas.com melalui telepon selulernya, mengaku belum bisa menjelaskan hal itu lantaran saat rumah itu ditempati sang dokter, dirinya belum menjabat sebagai sekretaris DPRD.

“Saya juga belum tahu mengenai rumah jabatan ketua DPRD yang ditempati oleh dokter PTT itu. Nanti saya tanyakan dulu kepada mantan sekretaris DPRD, mengenai prosesnya sampai dokter itu bisa masuk ke rumah itu, sehingga bisa saya jelaskan dengan benar,” kata Philipus.