Pemprov Sumbar Dapat Dana Rp 478 Miliar untuk Bangun Jalan

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, dana IJD itu tidak terlepas dari upaya Pemprov Sumbar bersama kabupaten dan kota dalam melobi pemerintah pusat.

"Alhamdulillah, usulan kita untuk pembangunan jalan disetujui. Hampir setengah triliun rupiah alokasi yang kita dapat dari pemerintah pusat," kata Mahyeldi kepada wartawan di Padang, Senin (22/4/2024).

Mahyeldi mengatakan, dana IJD itu akan diprioritaskan untuk daerah yang sangat membutuhkan.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, mengatakan, dengan dana tersebut, pemerintah akan membangun sejumlah ruas jalan, yaitu Jalan Bawan Tuo-Padang Bio-bio dengan anggaran sebesar Rp 11 miliar, Jalan Kampung Ladang-Sei Gimbar Ganting (Rp11,9 miliar), preservasi Jalan Ekowisata Bukit Cambai (Rp 7,3 miliar).

Kemudian, pembangunan Jembatan Lubuk Pauh dengan anggaran Rp 27,9 miliar, Jalan Batas Kota Payakumbuh-Sitangkai (Rp 49,2 miliar), batas Kota Payakumbuh-Sitangkai paket 2 (Rp 49,4 miliar), dan Jalan Simpang Silaut III-Silaut III (Rp 39,3 miliar).

Kemudian, Jalan Piobang Koto-Panjang dan Jalan Tanjung Pati-Simalanggang (Rp24,9 miliar), 
Jalan Simpang III Rumbai-Muara Tais (Rp 34,8 miliar), dan Jalan Tanjung Bonai Aur-Tamparungo (Rp 16,8 miliar).

Lalu, Jalan Simpang Tiga Alin-Paraman Ampalu (Rp 152 miliar), Jalan M Hatta (Rp 28 miliar), Jalan Lubuk Pinang-Perumnas Talimato (Rp 23,9 miliar), Jalan Sungai Rumbai-Batas Solok Selatan (Rp 47,3 miliar).

Dana tersebut juga akan digelontorkan untuk membantun Jalan Rimbo Data-Kapujan (Rp 43,4 miliar), Jalan S Sungkai-Log Batu Sandi/batas Kabupaten Dharmasraya (Rp 48,7 miliar) dan pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok (Rp 62,4 miliar).

"Rincian tersebut berdasarkan data IJD Kementerian PUPR untuk tahun 2024 yang akan dikerjakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional," kata Medi.

Medi mengatakan, proses pengusulan pembiayaan untuk pembangunan atau perbaikan jalan melalui program IJD melalui beberapa tahapan dan mekanisme.

"Banyak hal yang mesti disiapkan daerah untuk memperoleh dana IJD ini, tidak bisa hanya bermodalkan kedekatan semata. Perlu keseriusan dan komitmen yang kuat dari kepala daerahnya," kata Medi.

Medi juga menyebut, keseriusan Pemprov Sumbar dalam memacu laju pembangunan di Sumbar tidak hanya pada jalan nasional saja, tapi juga untuk kelanjutan pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru, seksi Sicincin-Bukittinggi-Payakumbuh.

Gubernur Sumbar sudah menyampaikan kembali usulan kepada Menteri PUPR melalui surat tertanggal 24 Januari 2024 nomor 620/335-BM/BMCKTR-2024 perihal Lanjutan Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekan Baru Seksi Sicincin- Bukittinggi-Payakumbuh.

Selain mengirimkan surat usulan, Wakil Gubernur Audy Joinaldy juga telah menemui Dirjen Bina Marga dan Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, Triono Junoasmono, untuk melakukan pembahasan.

Hasilnya, usulan tersebut disetujui. Hal itu ditandai dengan adanya usulan perubahan Kepres percepatan pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin oleh Kementerian PUPR.

"Diperkirakan April 2024 ini Kepres tersebut sudah ditandatangani Presiden dan pada Oktober nanti kita sudah bisa mulai memproses persyaratan readiness criteria yg dibutuhkan. Salah satunya adalah penetapan lokasi oleh pemerintah provinsi karena persyaratan teknis lainnya dipersiapkan oleh PT HK," kata Medi.