Bersama Mendagri Tito, Pj Agus Fatoni Hadiri Rakor Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Isu-isu Strategis Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda), Rabu (27/3/2024).

Dalam rapat tersebut, hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni.

Rapat ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara online atau dalam jaringan (daring). Dalam paparannya, Tito menjelaskan bahwa tujuan diadakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Serentak 2024 ada dua.

Pertama, untuk menyinkronkan program pemerintah pusat dan daerah. Sebab, Tito menilai bahwa selama ini banyak ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah, baik secara vertikal maupun horizontal. Isu utama dari masalah ini adalah dua skema yang berbeda terkait waktu pemilihan.

“Kedua, adalah keinginan untuk dilaksanakannya pilkada serentak di seluruh Indonesia agar terjadi paralel masa pemerintahan di tingkat pusat, yaitu presiden dengan pemerintahan provinsi, seperti gubernur dan DPRD provinsi, dengan pemerintahan kabupaten/kota, seperti bupati/wali kota serta DPRD kota/kabupaten,” ujar Tito dalam keterangan persnya, Kamis (28/3/2024).

Selain itu, Tito mengingatkan kepada seluruh pj kepala daerah untuk tidak melakukan politik praktis. Setiap pj boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, tetapi jangan sampai memanfaatkan posisi dan jabatan untuk mencapai langkah tersebut.

"Ada beberapa yang mau running, silakan. Untuk menjadi bupati, wali kota, dan lain-lain itu hak politik tidak ada larangan. Tapi jangan memanfaatkan jabatan pj dengan sembarangan untuk politik praktis dalam mengambil kekuasaan," ujar Tito.

Selain itu, Tito mengimbau pj kepala daerah untuk tetap bersikap tegas agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan baik. Para pj juga diminta melaksanakan tugas dengan baik ketika mendapat penugasan dari pusat.

"Jangan sampai (pj kepala daerah) dituntut mundur atau bermasalah dengan hukum dan mengecewakan publik. Banyak pj mengisi kekosongan di daerah menjadi momentum tersendiri karena performa dan hasil kerja nyata lewat pembangunan daerah," sebutnya.

"Saat evaluasi akhir masa jabatan terlihat bagus, mana yang ditunjuk dengan hasil pilkada itu adalah bukti ilmiah dan akan menentukan sistem pemerintahan sebaiknya seperti apa ke depan," sambungnya.

Lebih lanjut, Tito juga meminta pj kepala daerah untuk bekerja lebih baik dari definitif. Sebab, pj adalah jabatan yang harusnya menjadi role model bagi pelaksanaan Pilkada 2024.

"Caranya bisa membangun hubungan baik dengan semua pihak, bangun suasana yang sejuk dan disukai publik dan para elite. Menurut saya, itu akan memengaruhi sistem rekrutmen kepala daerah ke depannya," ucapnya.

Tak lupa, ia mengingatkan pj kepala daerah untuk rutin melaksanakan rapat bersama stakeholder terkait, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta asosiasi pedagang untuk mengendalikan inflasi daerah.

"Jaga situasi agar tetap kondusif dan tingkatkan toleransi selama Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah (H) agar masyarakat bisa beribadah dengan nyaman dan aman. Jika ada gangguan sekecil apa pun, segera atasi, agar tidak membesar," pesannya.