Serahkan LKPD Unaudited 2023 ke BPK, Bupati Siak Harap Raih Kembali WTP

KOMPAS.com - Bupati Siak Alfedri berharap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2023 mendapat persetujuan kembali dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"(Dalam) LKD 2023, kami merealisasikan anggaran pendapatan sebesar 99,76 persen dan pertambahan aset sebesar 8,34 persen. Kami berharap (hal ini dapat) menjadi landasan untuk melanjutkan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kemakmuran masyarakat Kabupaten Siak," ujarnya dalam pernyataan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (28/3/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Alfedri saat menyerahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Riau Jariatna, di Kantor BPK, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Rabu (27/3/2024).

Dalam acara penyerahan tersebut, ia didampingi oleh Kepala Inspektorat Siak Faly Wurendarasto, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Keuangan Daerah (BKD) Raja Indor Parlindungan Siregar.

Sebelumnya, Alfedri menyampaikan rasa terima kasih atas masukan dan saran dari BPK yang telah membantu agar laporan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

"Atas nama Pemkab Siak, kami memohon arahan dan bimbingan dalam menyusun penyampaian laporan keuangan ini, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Alfedri juga menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan tersebut akan menjadi panduan bagi Pemkab Siak dalam melanjutkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat.

Jaga indeks kesejahteraan masyarakat

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Riau Jariatna mengungkapkan bahwa Pemkab Siak telah menyelesaikan LKD Unaudited 2023 pada akhir Maret.

"Kami memberikan saran dan arahan kepada Pemkab Siak agar terus (memperhatikan) indeks kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Hal ini sesuai dengan arahan dari pusat yang menekankan pentingnya memperhatikan indeks kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Jariatna menegaskan bahwa pelaksanaan roda pemerintahan harus memperhatikan berbagai aspek pembangunan.

Terlebih lagi, pemerintah pusat saat ini menitikberatkan pada aspek kesejahteraan dalam pengelolaan anggaran daerahnya. Hal ini dapat terlihat dari indeks statistik di daerah tersebut, khususnya Kabupaten Siak.

"Proses pemeriksaan masih berlangsung, dan jadwal (pemeriksaan juga sudah ditentukan) untuk ke depannya. Kami akan bekerja sama dan saling mengoreksi laporan keuangan daerah Kabupaten Siak ini. Semoga dengan jadwal yang telah kami siapkan bisa selesai dengan apa yang kami harapkan ke depannya nanti agar menjadi lebih baik," tutur Jariatna.