Cerita Jokowi soal Program Sertifikasi Tanah, Optimistis 2025 Rampung

CILACAP, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim program sertifikasi tanah yang dicanangkan sejak awal kepemimpinannya hampir rampung.

Sebelum program itu bergulir, Jokowi mengaku kerap menerima keluhan masyarakat mengenai sengketa tanah atau lahan.

"Dulu saya kalau ke daerah orang berkeluh kesah masalah sengketa tanah, penyebabnya apa? Masyarakat belum punya sertifikat," kata Jokowi saat menyerahkan 2.000 sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Cilacap dan Banyumas di GOR Premium Pertamina, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).

"Tahun 2015, dari 127 juta lahan yang harusnya bersertifikat, baru 46 juta yang bersertifikat," kata dia.

Guna mengatasi persoalan yang ada, pihaknya meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera melakukan percepatan program sertifikasi tanah. Pasalnya, saat itu dalam setahun ATR/BPN hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat.

"Artinya harus nunggu 160 tahun untuk memegang sertifikat (tanah), mau? Kalau kita kerja hanya rutinitas harus menunggu 160 tahun. Oleh sebab itu, saat itu saya perintahkan, saya tidak mau tahu, selesaikan," kata Jokowi.

Hasilnya, kata Jokowi, dalam setahun Kementerian ATR/BPN rata-rata dapat mengeluarkan sertifikat tanah sebanyak 10 juta per tahun.

"Sekarang sudah 101 juta (sertifikat tanah) yang sudah diberikan dari Sabang sampai Merauke. BPN tidak tidur, bekerja keras, nyatanya bisa dan hampir selesai," paparnya.

Jokowi mengatakan, semestinya program ini rampung bersamaan dengan berakhirnya masa jabatannya pada 2024. Namun karena ada pandemi Covid-19, program ini sempat tersendat.

"Perkiraan saya kalau tidak ada Covid-19 rampung (2024). Mungkin nanti 2025 selesai, yang menyelesaikan biar presiden baru, tinggal sedikit," pungkasnya.