Wakil Bupati TTU Sebut Stunting Tinggi karena Warga Pantang Makan Ikan dan Daging

Satu di antaranya adalah kebiasaan atau tradisi warganya yang pantang terhadap makanan tertentu.

Hal itu disampaikan Eusabius saat menggelar rapat koordinasi bersama Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake, dan Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTT Elsa Pongtuluran serta sejumlah Bupati dan Wakil Bupati di Kantor Bupati Kupang, Senin (20/11/2023).

"Ada kampung yang tidak makan ikan. Ada suku yang tidak boleh tanam kelor. Ada suku yang malah tidak boleh makan daging," ungkap Eusabius.

Masalah lainnya, lanjut Eusabius, masih berkaitan dengan perilaku atau cara berpikir masyarakat tentang tradisi atau adat istiadat.

Menurutnya, ada masyarakat yang lebih memprioritaskan ayah daripada anak. Artinya anak selalu yang dinomorduakan, sehingga gizi tidak tersalurkan kepada anak.

Terhadap kelompok masyarakat ini, asupan gizi yang diberikan melalui pemberian makanan tambahan dan lainnya akhirnya tidak bermanfaat.

"Solusinya, kami bekerjasama dengan Universitas Timor di Kefamenanu untuk meneliti tentang kampung-kampung atau suku yang tidak makan ikan, kelor, daging dan sebagainya, agar ada asupan gizi pengganti, sehingga bisa menurunkan angka stunting," ujar dia.

Eusabius memerinci, untuk data stunting di Kabupaten yang berbatasan darat dengan Distrik Oekusi, Timor Leste, pada Bulan Februari 2023 berdasarkan hasil penimbangan adalah 24,34 persen atau 5.125 anak dari 21.056 anak.

Kemudian, pada Agustus 2023 turun 1,73 persen menjadi 22,61 persen atau 4.555 anak dari 20.148 anak yang ditimbang.

"Kami memang sudah bekerja keras untuk menurunkan angka stunting dengan berbagai inovasi. Ada dua cara yakni gemas (gerakan menurunkan angka stunting) dan gerpas (gerakan peduli anak stunting)," kata Eusabius.

Dia berharap, inovasi itu akan terus menurunkan angka stunting sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat dan provinsi.