Buruh di Batam Minta 7 Hal ke Pemkot, Salah Satunya Harga Beras Turun

BATAM, KOMPAS.com – Buruh di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerjaan Metal Indonesia (FSPMI) menyampaikan 7 tuntutan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Batam, Yapet Ramon mengatakan, 7 tuntutan tersebut yaknpencabutan Omnibus Law UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja, meminta kenaikan upah tahun 2024 sebesar 15 persen, dan pencabutan Presidential Threshold 20 persen menjadi 0 persen.

“Karena ini berbahaya buat para buruh yang saat ini baru bergabung dengan kawan-kawan dari Partai Buruh,” kata Yapet yang dihubungi, Selasa (26/9/2023).

Kemudian, FSPMI juga meminta reforma agraria dan kedaulatan pangan, dan penolakan impor beras sebanyak 23 juta ton. Selanjutnya penurunan harga beras dan sembako.

"Kebetulan kemarin adalah Hari Tani Nasional ke-63, makaya kami juga minta kepada pemerintah untuk mensejahterakan para petani di seluruh Indonesia. Jangan sampai para petani ini tidak mendapat lahan, bibit, pupuk dan hasilnya pun sulit didistribusikan ke pasar,” terang Yapet.

Terakhir, FSPMI juga menuntut keadilan bagi masyarakat Pulau Rempang dan Galang yang terdampak Proyek Rempang Eco City.

“Kami parah buru tidak menolak investasi yang masuk, namun hak-hak masyarakat juga harus dijunjung tinggi, jangan sampai masyarakat yang sudah tinggal ratusan tahun, tergusur hanya karena investasi yang baru akan masuk, yakni Industri Rempang Eco City,” papar Yapet.

Tuntutan terkait keadilan bagi masyarakat Pulau Rempang dan Galang tidak saja disuarakan FSPMI yang ada di Batam, tetapi seluruh pengurus FSPMI.

Dia menyampaikan, hal ini telah mereka sampaikan pada aksi unjuk rasa kemarin, dan aksi ini merupakan aksi serentak secara nasional untuk menyuarakan hal-hal yang menjadi tuntutan dan perhatian para buruh, khususya buruh di Batam.

“Jadi tidak saja di Batam, aksi ini juga dilakukan FSPMI di seluruh Indonesia,” pungkas Yapet.