Laporan Hasil Reses DPRD Sumsel, dari JKN Sulit hingga Fasilitas Air Bersih

KOMPAS.com - Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Reses Tahap II di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Rabu (13/9/2023). 

Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel I Yudha Renaldi mengatakan, pemerintah perlu memerhatikan beberapa hal dan menindaklanjuti beberapa rekomendasi.

Pertama, analisis dampak lingkungan (amdal) di daerah pemukiman. Kedua, masyarakat masih sulit mendapatkan kartu fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

"Ketiga, keluhan masyarakat kawasan Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang menyampaikan kebutuhan baju hadroh, kolam retensi, drainase, dan tempat pemakaman umum (TPU) bagi masyarakat di Seberang Ulu II,” katanya dalam siaran pers. 

Yudha juga berharap, pemerintah dapat memperhatikan masyarakat yang berhak menerima program Keluarga Harapan (PKH).

Kekurangan lainnya, kata dia, adalah sarana dan prasarana penunjang untuk proses pembelajaran tatap muka di kawasan Kecamatan Kertapati. 

Sementara itu, Juru Bicara Dapil Sumsel II Antoni Yuzar meminta pemerintah memperhatikan dan membantu hasil reses Anggota DPRD.

Pertama, memberikan bantuan mobil crane untuk memperbaiki penerangan lampu jalan. 

Kedua, memperbaiki fasilitas air bersih melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tirta Sriwijaya Maju yang mendapatkan keluhan dari masyarakat. 

Antoni menyebutkan, fasilitas air bersih yang dikeluhkan masyarakat tidak hanya tidak layak dikonsumsi, tetapi juga tidak layak untuk kebutuhan mandi.

"Keluhan ini berlangsung lama, dari reses-reses pada 2022 telah diingatkan agar mencuci pipa sehingga air yang dikirim tidak kotor dan keruh atau air yang dikirim adalah air bersih. Namun, sampai sekarang ini belum dilakukan," jelasnya. 

Asiprasi masyarakat lainya juga disampaikan Juru Bicara Dapil Sumsel III Ahmad Firdaus Ishak.

Dia mengajak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel mendukung aspirasi masyarakat di desa Kecamatan Muara Kuang dan Pemulutan dalam bidang infrastruktur dan pertanian. 

Dia juga meminta pimpinan daerah (pemda) bersama DPRD Sumsel bersinergi dengan DPR RI asal Sumsel agar pembangunan di daerah yang tidak terkaver Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dibantu dengan dana dari pusat. 

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Giri Ramandha N Kiemas berharap, laporan hasil Reses Tahap II itu dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Adapun Rapat Paripurna LXXIV (74) DPRD Provinsi Sumsel turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel SA Supriono.