Sejumlah Parpol di Kabupaten Semarang "Impor" Bacaleg DPRD dari Daerah Lain, Ada yang dari Depok dan Bekasi

Hal ini disampaikan Koordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Kabupaten Semarang, Syahrul Munir. Dia mengatakan pihaknya melakukan pencermatan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten yang dikeluarkan KPU Kabupaten Semarang pada 19 Agustus 2023.

Munir mengatakan, dari DCS diketahui jumlah total bacaleg DPRD Kabupaten sebanyak 544 orang, terdiri dari laki-laki 325 orang dan 219 perempuan.

"Di antara bacaleg tersebut, diketahui ada puluhan bacaleg ber KTP non-Kabupaten Semarang. Jumlah bacaleg dari luar daerah ada 26 orang. Di antaranya bahkan dari luar provinsi,’’ kata Munir, Kamis (31/7/2023).

Menurutnya, dari 16 partai politik yang mengajukan bacaleg di Kabupaten Semarang, hanya empat partai yang keseluruhan DCS-nya merupakan warga Kabupaten Semarang yakni Partai Buruh, Partai Hanura, PBB dan Partai Ummat.

"Sehingga 12 partai lain menempatkan bacaleg dari luar daerah. PAN tercatat paling banyak menempatkan bacaleg dari luar daerah sebanyak 5 orang. Selanjutnya PDI-P, Partai Nasdem dan PSI masing-masing 3 orang," ungkapnya.

“Berikutnya ada PKB, Gerindra, PKS dan Demokrat masing-masing 2 orang. Kemudian Golkar, Gelora, Perindo dan PPP masing-masing satu orang bacaleg dari luar daerah,’’ jelas Munir.

‘’Ada juga dari daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Timur, Bekasi dan Depok masing-masing satu orang,’’ imbuhnya.

Mereka paling banyak bertarung di Dapil Semarang IV (Kecamatan Getasan, Kaliwungu, Susukan dan Tengaran), jumlahnya mencapai 11 orang. Kemudian Dapil I (Bergas, Ungaran Barat, Ungaran Timur) dan Dapil II (Bawen, Banyubiru, Tuntang, Pringapus) masing-masing 5 orang.

‘’Dapil tiga ada 2 orang dan dapil lima ada 3 orang bacaleg dari luar daerah,’’ ujarnya.

Tak ada aturan yang dilanggar tapi...

Munir mengatakan tidak ada regulasi yang dilanggar partai politik dengan menempatkan bacaleg "impor". Namun, kondisi ini membuatnya mempertanyakan kaderisasi yang dijalankan partai politik selama ini.

"Namun dari sisi substansi demokrasi, dimana partai politik mempunyai fungsi kaderisasi dan pendidikan politik," ungkapnya. 

Dia menilai adanya bacaleg "impor" menunjukan bahwa kualitas kader partai di Kabupaten Semarang belum cukup baik. 

"Fenomena ini menunjukkan bahwa kualitas dan kapasitas kader partai politik dari warga Kabupaten Semarang sendiri masih perlu ditingkatkan," kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang Maskup Asyadi bahwa tak ada aturan yang dilanggar dengan bacaleg "impor". Menurutnya selama bacaleg tersebut memenuhi syarat maka bisa mendaftar ke KPU.

"Sesuai aturan konstitusi bahwa semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan bisa mendaftar sebagai bacaleg dari partai politik untuk legislatif di semua tingkatan dari DPRD hingga DPR RI," tuturnya.

Dia pun menegaskan soal pilihan masyarakat bukan menjadi ranah KPU.

"Di KPU hanya mengatur soal persyaratan administrasi, jadi selama syarat terpenuhi maka bisa menjadi caleg. Mengenai soal pilihan itu sudah hak masyarakat, itu sudah bukan ranah KPU," kata Maskup.

Jawaban partai politik

Terpisah, Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Semarang, Joko Sriyono mengakui ada beberapa caleg dari partainya yang memiliki KTP luar kota. Dia mengatakan bahwa hal itu hanyalah masalah administrasi kependudukan. 

"Itu hanya soal administrasi kependudukan, tapi mereka semua berdomisili di Kabupaten Semarang," terangnya.

Dia menyebut kemungkinan para bacaleg belum mengurus perpindahan domisili. 

"Seperti yang KTP Salatiga itu tinggal di Tuntang, yang Magelang itu domisilinya di Jambu, setiap hari beraktivitas di Kabupaten Semarang. Mungkin belum sempat mengurus untuk proses perpindahan administrasi kependudukannya," kata Joko.

Dia mengatakan masalah domisili ini tidak berpengaruh pada kerja para bacaleg PAN di Kabupaten Semarang. Dia memastikan para bacaleg PAN tersebut tetap berjuang untuk meraih suara terbanyak.

"Tentu tidak berpengaruh soal administrasi tersebut, caleg-caleg PAN semua turun ke masyarakat dan sosialisasi langsung, penerimaan bagus karena memang semua sehari-hari di Kabupaten Semarang," paparnya.