Mas Dhito Masukkan Penanganan Stunting pada Indikator Kinerja Camat di Kediri

KOMPAS.com - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memasukkan penanganan stunting sebagai salah satu indikator kinerja camat di wilayahnya.

“Salah satu indikator kinerja camat yang kami masukkan adalah penanganan stunting,” kata pria yang akrab disapa Mas Dhito itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (30/8/2023).

Hal tersebut disampaikan bupati berkacamata itu saat menerima kunjungan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI) Hasto Wardoyo di Pendopo Panjalu Jayati, Kediri, Senin (21/8/2023).

Mas Dhito menjelaskan, camat selama ini memang sudah melakukan berbagai upaya penanganan stunting. Namun, hal ini masih belum masif dilakukan.

Dalam implementasinya, Mas Dhito menginstruksikan para camat untuk mengaktifkan Dasa Wisma yang berada di tingkat desa bahkan Rukun Tetangga (RT). Dasa Wisma ini berfungsi memonitor keluarga dengan resiko stunting.

Menurut orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu, kerja sama seluruh pihak diperlukan dalam penanganan stunting.

Seluruh pihak yang dimaksud, yaitu pemerintah daerah (pemda), Tentara Nasional Indonesia- Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI-Polri), organisasi perangkat daerah (OPD), terutama camat.

“Camat sedianya mengetahui kondisi real yang ada di lapangan sehingga pemda dapat memberikan intervensi yang tepat terhadap penurunan stunting,” imbuh Mas Dhito.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya memberikan kebijakan bahwa upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kediri masuk dalam salah satu indikator kinerja camat.

Perlu diketahui, Kabupaten Kediri menjadi salah satu wilayah dengan penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik paling besar sekitar Rp 14 miliar untuk penanganan stunting.

Dengan hal tersebut, Mas Dhito juga mengimbau kepada seluruh pihak terkait termasuk Dasa Wisma dan kader pendamping keluarga ikut mengawasi dalam penyaluran bantuan penanganan stunting.

“(Sekaligus) memastikan bagaimana kebutuhan pemberian makanan tambahan (PMT) bisa tersalurkan pada yang membutuhkan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan, kunjungan pihaknya bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kader pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka stunting nasional di bawah 14 persen pada 2024.

“Saya sampaikan (langkah) percepatan penurunan stunting, karena batas waktunya tinggal 1,5 tahun untuk menuju 14 persen,” kata Hasto.

Ia berharap, pencegahan stunting di Kabupaten Kediri juga dilakukan selain upaya penurunan. Pasalnya, kabupaten berjuluk Bumi Panjalu ini mencatat kelahiran sebanyak 25.000 bayi dalam setahun.

Untuk itu, kata Hasto, langkah strategis harus dipikirkan untuk mencegah munculnya stunting, mulai dari mengendalikan laju penduduk, pengurangan pernikahan dini, hingga pendampingan ibu hamil.

“Kalau tidak dijaga betul, maka akan muncul stunting-stunting baru,” jelasnya