Harga Tanah di Palembang Makin Mahal, Kementerian PUPR Sarankan Beli Rumah Vertikal

Selain harga yang tinggi, lokasi tempat tinggal pun berada jauh dari pusat kota sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas.

Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur mengatakan, untuk di Palembang saat ini harga tanah sudah di atas Rp 300.000 per meter.

Harga itu jauh dari beban subsidi yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam memiliki hunian.

“Sehingga Palembang tidak memungkinkan lagi untuk mensubsidi rumah. Karena harga tanah di sini sudah mahal. Mau tidak mau harus tinggal di rumah vertikal (apartemen),” kata Fitrah di Palembang, Sabtu (26/8/2023).

Fitrah mencontohkan kondisi Palembang yang kini mulai dipadati penduduk seperti di Bogor, Jawa Barat.

Dalam setiap tahun, tempat tinggal warga di sana selalu mundur 1 kilometer dari pusat kota, sehingga, untuk mendapatkan hunian di tengah kota akan sulit dijangkau.

“Apalagi untuk dekat dengan fasilitas publik,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, Kementerian PUPR pun telah menyiapkan 1.107 unit apartemen yang berada di kawasan Jakabaring Palembang.

Apartemen Semesta Jakabaring ini berada tak jauh dari pusat kota dan terintegrasi dengan layanan transportasi publik Light Rail Transit (LRT).

Selain itu, masyarakat yang nantinya tinggal di apartemen akan memiliki sertifikat hak mIlik satuan rumah susun dari pemerintah daerah setempat.

“Kalau kita tidak menuju rumah vertikal kapan lagi. Masyarakat terus bertambah, sementara tanah makin berkurang. Ini yang harus kita antisipasi mulai dari sekarang,” ungkapnya.

Sedangkan Direktur Pemasaran Perumnas, Imelda Alini Pohan menambahkan, mereka saat ini terus menyediakan hunian layak dan berkualitas dengan harga terjangkau untuk semua kalangan masyarakat.

Ia menjelaskan, Apartemen Semesta Jakabaring dibangun tiga tower dengan konsep milenial seharga Rp 200 juta per unit.

"Ke depannya, Perumnas juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam penyediaan shuttle feeder bus ke stasiun LRT terdekat untuk kemudahan para penghuni dan masyarakat sekitar dalam menjangkau aktivitas mereka,” ungkap Imelda.

Imelda menerangkan, pemerintah akan terus bergerak mengkampanyekan agar milenial memiliki rumah.

Salah satunya dengan mempermudah sistem kredit dan bebas memilih bank manapun baik swasta maupun BUMN untuk melakukan akad.

"Sekarang ada kecenderungan di generasi milenial untuk membelanjakan uang yang dimiliki untuk keperluan lifestyle ketimbang berinvestasi di hunian pribadi. Sehingga edukasi bagi generasi muda ini dirasa perlu dilakukan guna mengubah perspektif mereka tentang kemudahan memiliki hunian,”ujarnya.