Angka Pengangguran di Banten Tertinggi se-Indonesia, Penyebabnya Banyak Perantau

SERANG, KOMPAS.com - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Mei 2023 ada sebanyak 486,350 orang.

Jumlah itu menjadikan Banten daerah paling banyak pengangguran dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Salah satu faktor utama penyebab pengangguran ini adalah banyaknya perantau yang mencari pekerjaan di daerah Banten.

"Keterkaitan secara langsung (akibat tingginya pengangguran) bisa saja itu terjadi. Tetapi membutuhkan kearifan dan kebijaksanaan kita secara individu bersikap atas situasi situasi seperti itu," kata Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar kepada wartawan di Serang, Rabu (5/7/2023).

Al menyampaikan bahwa penyebab tingginya angka pengangguran di daerahnya disebabkan banyaknya perantau yang mengadu nasib mencari pekerjaan.

Kendati begitu, Al tidak melarang warga daerah lain berkompetisi mendapatkan pekerjaan di Banten.

"Pemerintah daerah juga berusaha menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara mendatangkan investor dan lainnya," ujar dia.

Menurutnya, pinjol yang merupakan sistem keuangan memanfaatkan tekhnologi itu harus disikapi secara arif dan bijaksana agar memberika manfaat bukan menambah beban pribadi masing-masing dan pemerintah.

"Harus benar benar tepat pemanfataannya dalam cash flow yang menguntungkan, jangan sampai yang seperti ini menjadi beban," kata Al.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, saat ini terdapat tren baru di kalangan masyarakat yang memanfaatkan pinjol.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2023, sebanyak 1,48 juta warga Banten berhutang ke pinjol dengan jumlah tembus Rp 4,51 triliun.

"Sekarang ada pihak-pihak yang sengaja justru menggunakan pinjol ilegal, tujuan untuk mendapatkan pendanaan dan tidak mau pelunasan," kata Friderica saat konfrensi pers melalui kanal Youtube, Selasa (4/7/2023).

"Masih banyak masyarakat yang terjerat pinjol ilegal kesulitan membayar hutangnya," sambung dia.

Friderica mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi OJK, masyarakat yang meminjam uang ke fintech ilegal maupun legal salah satu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya.

"Kebanyakan dari mereka ini untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya membeli gadget baru, rekreasi fashion bahkan kemarin membeli tiket konser," ungkap Friderica.

Selain itu, lanjut Friderica, beberapa masyrakata mengajukan pinjaman untuk kebutuhan mendesak. Misalnya untuk berobat, namun tidak tahu bagaimana mendapatkan uang untuk membayarnya.

Kemudian, ada juga peminjam yang menggunakan identitas orang dengan menjanjikan keuntungan lebih.

"Pada akhirnya dana dipakai, tapi tidak menyelesaikan (pembayaran), apalagi memberikan keuntungan kepada namanya yang dipakai," tandasnya.