Soal Masuk Sekolah Pukul 5 Pagi, PGRI Flores Timur: Perlu Masukan Siswa

FLORES TIMUR, KOMPAS.com - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maksimus Masan Kian mengatakan, kebijakan jam masuk sekolah pukul 05.00 Wita untuk siswa SMA sederajat perlu melibatkan pendapat siswa.

Menurut Maksimus, saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sedang gencar menanamkan iklim merdeka belajar pada sekolah di semua tingkatan.

Merdeka belajar, kata Maksimus, memberi ruang terbuka bagi satuan pendidikan untuk berkreasi dan melahirkan inovasi dalam proses pembelajaran demi meningkatkan mutu pendidikan tanpa harus menerapkan jam pembelajaran yang ketat.

Peserta didik dilibatkan secara aktif membangun kesepakatan selama proses pembelajaran.

"Saya kira kebijakan tentang penerapan kebijakan masuk sekolah pukul 05.00 Wita tidak hanya menjadi keputusan sepihak orang dewasa tetapi juga perlu melibatkan siswa dalam memberikan pendapatnya," ujar Maksimus saat dihubungi, Kamis (2/3/2023).

Maksimus menyebut, sebelum memutuskan sebuah kebijakan, pemerintah harus memahami secara baik tahapan logis dan ilmiah dengan memperhatikan fakta lapangan dan kondisi sosial.

Karena itu, ia menyarankan, penerapan jam sekolah pukul 05.00 Wita harus didahului dengan uji publik yang melibatkan berbagai elemen pendidikan, termasuk siswa.

Maksimus menambahkan, pendidikan yang bermutu perlu didukung dengan infrastruktur yang baik dan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan-pelatihan.

"Jam belajar tidak akan menjamin peningkatan mutu jika infrastruktur dan kapasitas guru belum memadai," pungkasnya.

Sementara itu, kebijakan masuk sekolah pukul 05.00 pagi mulai diterapkan pada Selasa (28/2/2023). Untuk sementara, kebijakan itu diberlakukan untuk 10 sekolah di Kota Kupang.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menjelaskan, kebiasaan bangun lebih pagi akan membangun disiplin dan membentuk etos kerja.

Meski menuai pro-kontra, kata Viktor, kebijakan itu penting untuk kemajuan sistem pendidikan di NTT. Dirinya pun secara tegas akan menerapkan kebijakan tersebut.

"Semua dari sistem dan dengan uang (APBD) yang cukup itu, mereka (siswa-siswi) disiapkan dengan baik. Tidak ada perubahan di dunia ini yang tidak ada pro dan kontra, tidak ada," kata Viktor.