Tolak Eksekusi Lahan, Warga di Ambon Adang Alat Berat

Aksi penggusuran itu dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 026/Pdt.G/2019/PN Ambon yang memerintahkan eksekusi lahan di lokasi tersebut.

Meski sempat ditentang warga, namun eksekusi lahan yang ditempati 62 kepala keluarga di kawasan itu tetap dilakukan.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lapangan, warga di kawasan itu sempat melakukan aksi penolakan dengan cara mengadang alat berat yang memasuki lokasi eksekusi.

Warga juga berulang kali memprotes petugas pengadilan Negeri Ambon yang ada di lokasi eksekusi. Mereka pun sempat terlibat kericuhan saat petugas juru sita dari Pengadilan Ambon mulai membacakan putusan eksekusi..

Warga mempertanyakan keputusan pengadilan Negeri Ambon untuk melakukan eksekusi di lahan tersebut karena obyek lahan yang dieksekusi itu belum dilakukan pengembalian batas oleh badan pertanahan.

Selain itu, menurut salah seorang warga Muhammad Sahal, warga sudah menyetor uang pengganti kepada ahli waris pemilik lahan yakni Patria Hamoch Piters hingga mencapai Rp 300 juta.

“Kami heran sudah ada pembayaran ganti rugi sampai Rp 300 juta tetap saja ada eksekusi, bagi kami orang miskin ini uang yang tidak sedikit jumlahnya, itu sangat besar,” kata Muhamad Sahal.

Warga lainnya, Hamida juga mengaku sangat heran karena pengadilan memaksa eksekusi tetap dilakukan meski warga sudah membayar sejumlah uang ke ahli waris pemilik lahan.

Harusnya, kata dia pihak pengadilan mempertimbangkan sisi kemanusiaan sebelum memutuskan sebuah perkara hukum, sebab sejatinya hukum tertinggi adalah keadilan dan kenanusiaan.

“Kasihan kita sudah bayar lalu sekarang digusur lagi,” katanya.

Pantauan di lokasi, sejumlah warga yang tidak terima rumahnya dibongkar terlihat menangis histeris hingga harus diamankan petugas.

Adapun eksekusi lahan di kawasan itu mendapat pengamanan ketat dari ratusan aparat gabungan kepolisian dan TNI.

Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Raja Arthur Simamora mengakui ada sekitar 500 aparat gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya proses eksekusi lahan tersebut.

“Ada sekitar 500 aparat gabungan kita juga libatkan rekan-rekan TNI,” katanya.

Ia mengaku pihaknya hanya bertugas untuk mengamankan proses eksekusi sedangkan yang melakukan eksekusi adalah pihak pengadilan.

Adapun lahan yang dieksekusi tersebut mulai ditempati oleh sebanyak 62 kepala keluarga sejak 1999.

Pada 2019, ahli waris pemilik lahan Patria Hamoch Piters menggugat penguasaan atas lahan tersebut ke pengadilan Negeri Ambon. Selanjutnya pada tahun yang sama pengadilan Negeri Ambon mengabulkan permohonan penggugat. Putusan pun sudah inkrah.

Atas putusan pengadilan tersebut, warga kemudian melakukan perlawanan karena menganggap lahan itu merupakan aset milik jalan negara. Warga pun menggugat balik.