Serahkan DIPA 2023, Pj Gubernur Papua Barat Ingatkan Bupati/Wali Kota Monitor Inflasi

Paulus didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat Bayu Andy Prasetya. 

Penyerahan itu berlangsung di Aula Raja Ampat dua Gedung Keuangan Negara Sorong Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Khusus Papua Kota Sorong Jumat (2/11/2022).

DIPA dan TKDD diserahkan Paulus Waterpauw kepada para Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah di Papua Barat.

Pada kegiatan ini, penyerahan dilakukan secara simbolis kepada beberapa Kepala Daerah dan perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker yang hadir secara langsung.

Dalam sambutannya, Paulus mengatakan, DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para pimpinan satker dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif.

"Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat," ujarnya di Sorong.

Penyampaian DIPA dan Daftar Alokasi TKD secara lebih awal merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung kelancaran dan percepatan pelaksanaan APBN 2023 sejak awal tahun anggaran.

Kebijakan itu juga demi mendukung kesiapan menghadapi tantangan perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.

"Perkembangan ekonomi 2022 dan proyeksi 2023 keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional," ucapnya.

Lebih lanjut, Paulus menyebutkan, akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia tersebut menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat perekonomiannya telah kembali ke level prapandemi sejak 2021.

Kondisi di akhir tahun 2022 menunjukkan Pandemi Covid-19 sudah semakin terkendali.

Namun perekonomian global dihadapkan pada tantangan baru yang berbeda namun juga sangat berat, yaitu disrupsi pasokan dan tensi geopolitik yang mendorong kenaikan harga komoditas pangan dan energi.

"Di tahun 2022 ini, telah terjadi krisis pangan dan energi di banyak negara di dunia. Krisis energi ditunjukkan dengan meningkatnya harga BBM dan gas di banyak negara di dunia termasuk Indonesia," jelas dia.

Pemulihan ekonomi Nasional khususnya Provinsi Papua Barat memasuki tahun 2023 sudah menunjukan adanya perbaikan tetapi masih dibayang-bayangi dengan tantangan dan risiko eksternalitas global.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada penyerahan DIPA dan TKD bahwa untuk mencapai keberhasilan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri karena semua sektor pasti memiliki keterkaitan.

Untuk itu diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik dan kuat antara pemerintah daerah, kementerian keuangan, seluruh instansi vertikal kementerian lembaga, dan seluruh pihak terkait.

"Di samping itu juga, bupati/wali kota agar terus memonitor perkembangan inflasi di masing-masing daerah mengingat saat ini sedang dihadapkan pada tantangan disrupsi pasokan dan tensi geopolitik yang mendorong kenaikan harga komoditas pangan dan energi," pesan Paulus Waterpauw.