Program Puspa, Inovasi Dinas Kesehatan Jabar untuk Atasi Covid-19

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar melakukan inovasi terkait penguatan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dalam rangka penanggulangan Covid-19.

Inovasi tersebut adalah program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa) yang telah dimulai sejak 2021.

Kepala Dinkes Jabar dr Nina Susana Dewi mengatakan bahwa selama pandemi Covid-19, Puskesmas berperan dalam kegiatan testing, tracing, dan treatment (3T), serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Meski begitu, Nina mengatakan, berdasarkan hasil survei Center For Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), menunjukkan bahwa 45 persen dari 647 puskesmas belum mendapatkan pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi Covid-19.

“Selain itu, lebih dari 50 persen puskesmas hanya memiliki satu tenaga promosi kesehatan dan tidak terdapat tenaga epidemiologi yang merupakan tenaga penting dalam penanggulangan wabah," ujar Nina dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (21/11/2022).

Nina menambahkan bahwa Jabar sendiri memiliki komitmen tinggi dalam percepatan penanggulangan Covid-19. Komitmen ini diwujudkan dengan menetapkan key performance indicator (KPI) untuk mengetahui aspek proses dan faktor pendukung.

“Intervensi dan pemantauan yang menyeluruh dapat membantu pemerintah Jabar merespons dengan cepat dan tepat sasaran,” kata Nina.

Kehadiran adanya program Puspa, sambungnya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan surveilans tenaga kesehatan di puskesmas dalam melakukan penyelidikan, pengujian, dan pengelolaan kasus Covid-19 sesuai dengan standar pemerintah.

Selain itu, program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan di puskesmas dalam melakukan modifikasi layanan vaksinasi Covid-19.

Dokter Nina menuturkan, keberhasilan Puspa 2021 terlihat pada saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 pada periode 21 Juni hingga 18 Juli 2021.

“Sebanyak 93 persen puskesmas di 12 kota atau kabupaten (Jabar) mampu melakukan tes 1 per 1.000 penduduk per minggu. Puspa hadir untuk mendorong akses layanan pandemi Covid-19 yang lebih gesit bagi 7,2 juta orang,” kata Nina.

Tak hanya menangani Covid-19, lanjutnya, program Puspa juga bertujuan untuk peningkatan vaksinasi dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) kabupaten atau kota, terutama dalam hal pelayanan kesehatan pada penyakit hipertensi sesuai standar, diabetes mellitus, dan meningkatkan status gizi anak.

Program tersebut juga dapat meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dan kader kesehatan di wilayah kerja puskesmas dalam melakukan komunikasi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan cakupan layanan kesehatan esensial pada penyakit hipertensi dan diabetes.

Hal tersebut dibuktikan dengan koordinasi pesan dan aktivasi di berbagai saluran komunikasi dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali. Misalnya, persentase kepatuhan penerapan protokol kesehatan berupa memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan (3M) di tempat umum berisiko meningkat menjadi 84,8 persen dari target awal sebesar 80 persen.

“Jangkauan promosi kesehatan selama 6 bulan mencapai 769.425 individu dan 1.000 tempat umum berisiko,” ujar Nina.

Kemudian, peningkatan layanan rapid diagnostic test (RDT) antigen selama lima hari dalam seminggu di puskesmas, pos pelayanan terpadu (posyandu), dan pos binaan terpadu (posbindu) mempermudah masyarakat mengakses tes Covid-19. Hal ini juga dapat menurunkan keengganan masyarakat untuk dites saat bergejala influenza-like ilnes (IL).

“Sebanyak 55 persen dari 100 Puskesmas Puspa mencapai rata-rata rasio tes di 1,74 per 1.000 penduduk dalam 7 hari terakhir. Pelacakan minimal 15 kontak erat dari seluruh pasien Covid-19 dalam 72 jam tidak mustahil dilakukan,” kata Nina.

Keberhasilan program tersebut juga terlihat dari jangkauan promosi kesehatan selama enam bulan terakhir yang mencapai 769.425 individu dan 1.000 tempat umum berisiko. Sebanyak 96 dari 100 puskesmas terpantau telah melibatkan kader dalam pelacakan kontak.

Nina mengatakan bahwa pencapaian tersebut terjadi berkat strategi integrasi promosi kesehatan dengan pelayanan penyakit tidak menular serta kesehatan ibu dan anak.

“Lalu, (pencapaian itu juga diraih berkat) pelibatan kelompok marginal (transgender, penderita HIV, dan disabilitas) dalam surveilans dan promosi kesehatan, serta edukasi dan pemantauan kesehatan dengan komunikasi digital,” ujarnya.

Menurut Nina, pencapaian target program Puspa juga tidak lepas dari keterlibatan dan dukungan dari kelompok masyarakat.

Menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan, imbuh Nina, dapat membantu dalam upaya persuasi dan mobilisasi masyarakat agar terlibat aktif dalam setiap pelayanan atau kegiatan program Puspa.

“Sebagian besar program Puspa memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga integrasi program menjadi poin penting dalam mencapai tujuan. Pemanfaatan data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) untuk penetapan sasaran dan target vaksinasi, skrining penyakit tidak menular (PTM) menjadi beberapa contohnya,” kata Nina.

Adapun target program Puspa yang tercapai di antaranya adalah penurunan angka kematian yang dipengaruhi oleh peningkatan temuan kasus aktif pada populasi berisiko sehingga suspek dapat segera teridentifikasi.

Nina pun berkomitmen untuk meningkatkan penguatan sumber daya manusia (SDM), kebutuhan logistik, penguatan pentaheliks, keberlanjutan program, fokus program dan indikator Puspa 2023-2024, serta penempatan Puspa dan pemilihan lokus serta penempatan Puspa dan pemilihan lokus.

Adapun untuk memenuhi kebutuhan SDM, program Puspa akan merekrut 500 tenaga kesehatan yang terdiri dari 300 orang tenaga baru terbuka untuk publik dan 200 penguatan tenaga exsisting di Puskesmas yang ditunjuk. SDM tersebut akan ditunjuk sebagai petugas lapangan dan ditugaskan di 100 puskesmas di 12 kota atau kabupaten di Jabar.

Sebagai informasi, program Puspa 2022 berlangsung di Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon.