7.569 Penerima BLT BBM di NTB Masih Bermasalah

MATARAM, KOMPAS.com - Sebanyak 7.569 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) tahap pertama di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih bermasalah.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa jumlah tersebut masih ditelusuri oleh PT Pos Indonesia sebagai penyalur BLT BBM dengan dibantu oleh pendamping sosial Dinsos NTB.

"Petugas dari Kantor Pos turun dari rumah ke rumah, melakukan pengecekan sesuai dengan alamat penerima BLT, dan saat ini sedang dilakukan," jelas Ahsanul, Kamis (6/10/2022).

Pengecekan itu dilakukan dengan mengecek data warga penerima BLT BBM ke desa dan kelurahan. Kemudian, bersama dengan pendamping sosial Dinsos, petugas mendatangi alamat warga penerima yang bermasalah.

"Berdasarkan laporan sisa yang tidak terealisasi sampai tanggal 3 Oktober sebanyak 7.569 KPM, setelah dilakukan pengecekan langsung ke alamat, sebelumnya ada 8.082 yang belum tersalurkan," terang Ahsanul.

Artinya, telah ada 513 KPM yang menerima BLT BBM setelah dilakukan pengecekan.

Berdasarkan data Dinas Sosial NTB, total penerima BLT BBM tahap 1 di 10 kabupaten dan kota se-NTB sebanyak 466.476 KPM dengan total anggaran Rp 166,2 miliar atau Rp 300.000 per KPM.

Dari data tersebut, yang terealisasi sebanyak 545.919 KPM atau senilai Rp 163,7 miliar. Masih ada 7.569 yang belum tersalurkan atau senilai Rp 2,4 miliar.

Bagi Ahsanul, hal ini menunjukkan ada upaya pemerintah daerah untuk mencari solusi atas tidak tersalurkannya bantuan tersebut ke masyarakat, meskipun kewenangan penyaluran ini langsung dari Kementrian Sosial.

"Jadi masyarakat yang terverifikasi atau berhasil ditemukan datanya sesuai alamat mereka, bisa langsung menerima bantuan tersebut. Jadi tidak akan hangus asalkan sesuai data," kata Ahsanul.

Beberapa faktor penyebab BLT belum tersalurkan karena KPM tidak ditemukan, meninggal dunia tanpa ahli waris dan ahli waris tidak satu kepala keluarga (KK).

Tiga hal ini yang paling mengetahui adalah pihak desa atau kelurahan tempat penerima berdomisili.

Dinsos sulit akses data penerima BLT

Dinas Sosial NTB, menurut Ahsanul, kesulitan mengakses data dari Kemensos, meskipun telah bersurat secara resmi ke PT Pos Indonesia untuk mengakses data penerima BLT BBM tersebut.

Bukan hanya Dinsos Provinsi, Dinsos di 10 kabupaten dan kota se-NTB juga tidak bisa meminta akses data tersebut pada Kantor Pos.

"Kita pun sampai minta ini data by name by address penerima BLT BBM ini ke Pos, tapi mereka tidak berani berikan ke Dinsos kalau tidak ada izin Kemensos," kata Ahsanul.

Menurut Ahsanul, semestinya Dinsos di daerah bisa mengakses data penerima BLT BBM yang disalurkan Kemensos melalui Kantor Pos. Sebab, masyarakat yang tak mendapatkan bantuan kerap mempertanyakan hal tersebut kepada Dinas Sosial setempat.

"Ada koordinasi dan komunikasi yang terputus antara Dinsos di daerah dengan Kemensos," ungkap Ahsanul.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinsos NTB, dari 554.001 penerima BLT BBM tahap 1 2022, tersebar di Kabupaten Bima sebanyak 45.934 KPM (Rp 16,1 miliar), Dompu 24.746 KPM (Rp 7,4 miliar), Kota Bima 13.958 KPM (Rp 4,1 miliar), Kota Mataram 35.944 KPM (Rp 10,7 miliar), Lombok Barat 76.734 KPM (Rp 23 miliar), Lombok Tengah 132.699 KPM (Rp 39,8 miliar), Lombok Timur 125.740 KPM (Rp 37,7 miliar), Lombok Utara 34.680 KPM (Rp 10,4 miliar), Sumbawa 43.587 KPM (Rp 13 miliar) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebanyak 11.979 KPM (Rp 3,5 miliar).

Berdasarkan data tersebut, rata-rata telah terealisasi 97 hingga 99 persen di sembilan kabupaten dan kota, hanya di Kabupaten Bima yang telah terealisasi 100 persen.