Sekda dan Kepala Pelaksana BPBD Flores Timur Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19

Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Bayu Setio Pratomo mengatakan, ketiganya diduga melakukan korupsi anggaran Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur periode 2020.

"Berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejari Flores Timur nomor Print-01/N.3.16/Fd.1/02/2022 tanggal 11 Februari 2022, berdasarkan dua alat bukti telah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran percepatan penanganan Covid-19 di BPBD Flores Timur tahun anggaran 2020," ujar Bayu saat konferensi pers di Kantor Kejari Flores Timur, Kamis (15/9/2022).

Bayu menjelaskan, PLT menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Flores Timur. Ia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat nomor B01/N.3.16/Fd.1/09/2022 tertanggal 15 September 2022.

Sementara AHB merupakan Kepala Pelaksana BPBD ditetapkan sebagai tersangka dalam surat nomor B02/N. 3.16/Fd.1/09/2022 tertanggal 15 September 2022.

"Tersangka PIG selaku Sekretaris Daerah Flores Timur, mantan Kepala BPBD, atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Flores Timur Tahun 2020. Surat penetapan tersangka nomor B03/N. 3.16/Fd.1/09/2022 tanggal 15 September 2022," jelasnya.

Bayu mengatakan, tersangka AHB akan ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 15 September-4 Oktober 2022, di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Larantuka.

Hal tersebut, jelasnya, berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) KUHP terkait adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana.

Penahanan ini, lanjutnya, berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRINT-01 /N.3.6/Fd.1/09/2022, tanggal 15 September 2022 terhadap tersangka AHB.

"Untuk tersangka PLT dan PIG kami jadwalkan pemanggilan sebagai tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka," katanya.

BPBD mendapat alokasi dana belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp. 6.482.519.650, untuk penanganan darurat bencana.

Namun, dalam proses pengajuan pencairan anggaran tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Anggaran BTT tersebut digunakan lalu dibuatkan pertanggungjawaban. Tetapi dalam pertanggungjawaban tersebut tanpa didukung bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Menurut Bayu, pihaknya mendapat laporan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP pada 5 September 2022.

Dalam laporan itu menyebutkan bahwa terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.569.264.435.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pidana primair pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juntco pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.