Penjelasan Dokter soal Kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe, Berharap Pencekalan ke Luar Negeri Dibatalkan

Hal ini dilakukan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena Lukas Enembe tengah tersandung kasus dugaan gratifikasi.

Merespons hal tersebut, dokter pribadi Gubernur Papua Anthonius Mote menjelaskan bahwa Lukas Enembe selama ini mengalami beberapa penyakit dan harus menjalani pengobatan di luar negeri.

"Untuk pengobatan selama ini, beliau rutin melaksanakan pelayanan kontrol di rumah sakit Singapura dan Manila, Filipina. Di mana selama ini kami melengkapi administrasi dan lainnya sebagaimana arahan dokter yang menangani, termasuk obat yang diminum sudah cukup rutin terpantau," ujarnya di Jayapura, Rabu (14/9/2022).

Setelah dilakukan pencekalan, ia mengkhawatirkan kondisi kesehatan Lukas Enembe akan memburuk.

Terlebih saat ini tekanan yang dihadapi terkait kasus hukum di KPK membawa dampak psikologis cukup besar.

Berharap pencekalan dibatalkan

Karena itu, dia berharap pencekalan tersebut dibatalkan dan Gubernur Papua bisa menjalani perawatan di luar negeri.

"Kami sangat memohon hak beliau untuk mendapatkan penanganan kesehatan dalam hal ini dapat berobat ke rumah sakit di luar negeri. Karena sangat dikhawatirkan, tekanan yang dialami dapat memperburuk kondisi kesehatannya," tuturnya.

Untuk sementara, terang Mote, proses pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe akan dilakukan dari jarak jauh.

Dirinya akan berkomunikasi dengan dokter Singapura yang selama ini menangani Gubernur Papua.

"Sementara ini nanti kita akan lakukan melalui video call, saya yang akan periksa di sini sesuai petunjuk dokter di Singapura, tapi tentu ini tidak akan maksimal karena peralatan kesehatan yang ada di Papua sangat terbatas," kata dia.

Mengenai riwayat kesehatan Lukas Enembe, Mote menyebutkan, ada beberapa jenis penyakit berat yang diderita.

"Gubernur mengalami beberapa jenis penyakit (komplikasi) seperti stroke, diabetes, jantung, hipertensi dan komplikasi ginjal," ungkapnya.

Sementara juru bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus menyampaikan bahwa proses hukum yang tengah dihadapi mengandung unsur politik yang sangat kuat dan Lukas Enembe dikriminalisasi.

Karenanya, Lukas Enembe menuntut haknya sebagai warga negara diberikan dan dirinya diizinkan ke luar negeri untuk berobat.

"Beliau tahu betul bahwa situasi yang terjadi saat ini adalah proses kriminalisasi hukum kepadanya dengan menjadikan KPK sebagai tembok paling depan yang berhadapan dengan kasus ini. Bahwa Gubernur punya hak sebagaimana tertuang dalam undang-undang Dasar 45 pasal 48 a  yang menyebut setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya," kata Rifai.

Diberitakan sebelumnya, tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe menyebutkan, kliennya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 5 September 2022.

KPK juga memanggil Lukas Enembe sebagai tersangka di Mako Brimob Kotaraja, Kota Jayapura, Senin (12/9/2022).

Menurut pengacara, Lukas ditetapkan tersangka gratifikasi senilai Rp 1 miliar terkait proyek di Papua.

"Uang itu dikirim Mei 2020 karena Pak Gubernur mau berobat. Kalau dibilang kriminalisasi, ya kriminalisasi karena memalukan seorang gubernur menerima gratifikasi Rp 1 miliar, gratifikasi kok melalui transfer," tutur tim kuasa hukum Gubernur Papua Roy Rening, di Jayapura, Senin (12/9/2022).

Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Gubernur Papua Lukas Enembe ke luar negeri.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan, pencegahan ini diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Iya kita sudah lakukan (pemblokiran rekening). Kita koordinasi terus dengan KPK ya," ujar Ivan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).