Organda Semarang Tolak Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

SEMARANG, KOMPAS.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang menolak pembatasan pembelian BBM subsidi yang diterapkan pertamina, Sabtu (3/9/2022).

Pasalnya kebutuhan bahan bakar untuk operasional angkutan umum maupun angkutan barang sering kali melebihi batas yang dipatok Pertamina.

Yakni 80 liter per hari bagi setiap kendaraan angkutan umum atau barang beroda empat. Lalu 200 liter per hari bagi setiap kendaraan angkutan umum atau barang beroda enam.

“Padahal bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) itu paling nggak habis 400 liter per hari, kadang bisa lebih,” ungkap Ketua DPC Organda Kota Semarang, Bambang Pranoto Purnomo saat dihubungi Kompas.com.

Sementara batasan 200 liter masih bisa ditolerir oleh pemilik bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) meski diakui sangat mepet.

Ia meminta agar pemerintah mengkaji ulang pembatasan tersebut agar tidak terjadi kelangkaan seperti di luar Pulau Jawa.

“Padahal Organda ini habis dihantam covid-19. Jangan sampai kebangkitan kami terhambat pembatasan pembelian BBM. Karena kami sangat khawatir bila terjadi kelangkaan,” imbuhnya.

Pihaknya berharap pemerintah mengatur batasan yang lebih masuk akal bagi pengusaha bus. Sehingga dapat menyiasati agar kebutuhan BBM mereka terpenuhi tanpa harus mengalami kerugian.

“Untuk Organda jangan hanya 200 liter lah, kasian pengusaha travel, angkutan umum, dan barang,” keluhnya.

Pasalnya pembatasan tidak hanya meresahkan, tapi rawan penimbunan. 

Kelangkaan BBM juga dapat mengganggu aktivitas transportasi umum dan barang. Hal ini juga mengancam potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya logistik di berbagai sektor.

“Kalau BBM langka, atau penggunaan di luar batas subsidi dan harus membeli BBM non subsidi bisa-bisa pengiriman logistik per kilometer bisa jadi lebih mahal,” tegasnya.

Diakui Bambang, Organda telah menerima sosialisasi dari Pertamina menyambut wacana kenaikan harga BBM.

Pihaknya memahami hal itu lantaran solar tidak mengalami kenaikan harga selama lebih dari 10 tahun terakhir.

Selama harga yang ditambahkan masih terjangkau, ia berusaha memaklumi kebijakan pemerintahan tersebut.

Justru yang dikhawatirkan Organda ialah pembatasan yang berpotensi mengakibatkan kelangkaan.

“Kami diimbau untuk angkutan umum atau barang membeli BBM dengan barcode dari MyPertamina,” pungkasnya.