DPRD Makassar Dukung Wali Kota, Kiranya Presiden dan Menhub Bisa Mendengar

MAKASSAR, KOMPAS.com - DPRD Kota Makassar mendukung Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto memperjuangkan masyarakat agar tidak kebanjiran karena jalur kereta api dengan konsep (grounded, landed, at grade) di atas tanah.

Menurut Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo yang dikonfirmasi, Jumat (12/8/2022) mengatakan, pihaknya mendukung Wali Kota Makassar memperjuangkan masyarakat agar tidak terdampak banjir dari konsep landed.

"Posisi Pak Wali di sini membela rakyat, agar tidak terdampak banjir dan sebagainya yang ditimbulkan efek konsep landed. Apalagi, lokasi Penlok daerah pesisir pantai di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea. Jelas kami mendukung Pak Wali Kota Makassar," kata Rudianto.

Rudianto berharap, keinginan Pemerintah Kota Makassar terkait pembangunan rel kereta api dengan konsep melayang (elevated) dapat terlaksana.

Dia pun berharap Menteri Perhubungan dan Presiden mendengar masalah ini.

"Pemerintah Kota Makassar bisa berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan, menyurati Presiden dan lainnya. Bahwa kota-kota besar konsep elevated, Makassar kota terbesar di Indonesia Timur, kok landed," ujar dia.

Rudianto meminta semua pihak harus menahan diri dan mencari solusi.

Apa yang disampaikan oleh Wali Kota sesuai dengan konsep ide awal.

"Dengan konsep landed ini, malah berbahaya bagi Kota Makassar hingga menjadi polemik antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel," ujar dia.

Rudianro mencontoh, beberapa kota besar seperti Medan dan Palembang semua konsep jalur kereta api elevated.

Kenapa Makassar dibedakan dan dikatakan tidak bisa pakai elevated karena terkendala biaya.

"Ini kan proyek strategi nasional, sudah pasti harus diterima. Tidak ada kata menolak soal proyek kereta api di Kota Makassar. Tapi, kan konsep ide awal elevated, sehingga Wali Kota Makassar menagih. Kalau persoalan agaran mahal, itu kan persoalan lain. Bicara dulu dengan pihak Kementerian Perhubungan," ujar dia.

Rudianto mengungkapkan, jika DPRD Makassar akan memfasilitasi agar ada kesepahaman terkait konsep rel kereta api yang akan dibangun.

"Sudah pernah dilakukan rapat dengar pendapat sebanyak 1 kali, namun masih membahas seputar pembebasan lahan. Rencananya DPRD Makassar segera memfasilitasi kembali rapat dengar pendapat terkait mencari solusi terbaik. Secepatnyalah kami gelar rapat dengar pendapat lagi soal konsep elevated atau landed jalur kereta api di Kota Makassar," papar dia.

Diketahui, proyek nasional kereta api Makassar-Parepare dibangun sudah beberapa tahun lalu.

Namun, proyek tersebut belum selesai dan baru dibangun di Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.

Sedangkan Kota Makassar baru mau dikerjakan, namun terjadi silang pendapat hingga perseteruan terjadi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pemerintah Provinsi Selatan dan BPKA Sulsel.