Soal PT. Flobamor Kelola TN Komodo, Ini Penjelasan Pemprov NTT

Informasi itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Zet Sony Libing, saat diwawancarai Kompas.com, di sela-sela kegiatan pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan yang digelar Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT di Hotel Ima, Kota Kupang, Kamis (11/8/2022).

PT. Flobamor lanjut Sony, merupakan Badan Usaha Milik Daerah (NTT) Pemerintah Provinsi NTT.

Pada akhir bulan November 2021 lalu, kata Sony, dilakukan MoU antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) untuk mengelola TN Komodo.

Salah satu pasal dalam MoU itu menyebutkan, Pemerintah Provinsi NTT dapat memberi kewenangan kepada BUMD untuk melakukan pengelolaan dan MoU dengan KLHK.

"Sesuai dengan aturan perundang-undangan diperbolehkan dan pemerintah provinsi tidak mungkin mengelola Taman Nasional Komodo, sehingga pemerintah menunjuk PT. Flobamor sebagai BUMD daerah untuk mengelola jasa wisata," ujar Sony.

Sony menjelaskan, peran PT. Flobamora yakni menyiapkan sebuah sistem yang akan menghimpun semua pihak atau asosiasi yang berkaitan dengan pariwisata.

Sehingga lanjut dia, pemerintah akan lebih mudah mengontrol semua aktivitas pariwisata yang ada di Taman Nasional Komodo.

"Jadi kehadiran PT. Flobamora itu tidak monopoli, tetapi membangun sistem, di mana semua pihak ada dalam sistem itu," ujar dia.

"Tentu pemerintah bisa mengontrol dengan baik, seperti kapal harus terstandar, travel harus terstandar, tour guide harus profesional, sehingga tidak menimbulkan efek buruk bagi wisatawan yang datang ke Labuan Bajo," sambungnya.

Untuk menjelaskan ke publik soal keberadaan PT. Flobamor, maka pihaknya akan turun secara intens menggelar sosialisasi secara mendalam kepada masyarakat dan juga pelaku pariwisata, sehingga tujuan baik dari pemerintah Provinsi NTT bisa dipahami.

"Poin pentingnya PT. Flobamor dan semua asosiasi yang ada di NTT, sama sama bekerja secara baik memberikan pelayanan kepada wisatawan," kata Sony.