Tidak Hanya Ditunda, Pelaku Wisata di Labuan Bajo Minta Kenaikan Tiket TN Komodo Dibatalkan

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Pelaku wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), merasa lega usai pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo sebesar Rp 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun.

Tarif sebesar Rp 3,75 juta itu baru diberlakukan pada Januari 2023 mendatang. Keputusan penundaan tersebut pasca-penolakan dari masyarakat dan juga pihak gereja.

Dony Parera, salah seorang pelaku wisata yang sangat getol menolak kebijakan tersebut, mengaku sangat lega dengan keputusan dari pemerintah yang menunda kenaikan tarif masuk TN Komodo. Dony berharap, kebijakan itu bukan hanya ditunda, melainkan dibatalkan.

"Berharap ini sifatnya bukan penundaan, tetapi permanen," ujar Dony kepada Kompas.com di Labuan Bajo, Selasa (9/8/2022) pagi.

"Akhirnya pemerintah sadar bahwa keputusan menyangkut kehidupan rakyat banyak, harus mendapatkan legitimasi dari rakyat kebanyakan. Model top down sudah tidak ada tempatnya lagi dalam pembangunan yang partisipatif dan transparan. Semangat bottom up yang harus dikedepankan," jelas Dony.

Menurut Dony, jika pemerintah tetap bersikeras memberlakukan kenaikan harga tiket itu, maka akan terjadi kegaduhan di Labuan Bajo.

"Jika tetap ngotot pada keputusan awal, maka kegaduhan berikut hanya menunggu waktu saja," kata dia.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Manggarai Barat, Silvester Wanggel, mengungkapkan, keputusan penundaan kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo sesuai dengan araha Presiden lewat Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Sebagai pelaku pariwisata tentu kami menyambut baik keputusan ini. Artinya pemerintah mendengar suara kita dari bawah," ujar Silvester.

Ia mengatakan, terkait adanya pemberlakuan tarif sebesar Rp 3,75 juta untuk masuk TN Komodo di tahun 2023, seluruh stakeholder pariwisata masih mempunyai ruang untuk berdialog dengan pemerintah dalam waktu 5 bulan ke depan.

"Harapannya akan ada solusi yg terbaik bagi seluruh komponen pariwisata di Labuan Bajo dan Flores umumnya," imbuh dia.