"Awardee" LPDP Enggan Pulang ke Indonesia, Wasekjen PBNU: Sistem Monitoring Lemah

Pernyataan itu disampaikan menyusul viralnya tweet yang menyebutkan awardee LPDP tidak mau pulang ke Indonesia.

"Kasus banyaknya penerima beasiswa (LPDP) yang tidak pulang kembali ke tanah air untuk mengabdi pada tanah air menunjukkan bahwa LPDP tidak memiliki sistem monitoring yang kuat. Kerja sama LPDP dengan badan imigrasi dalam hal ini tidak banyak membantu," ujar Rahmat dalam pernyataan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Menurut Rahmat, LPDP bukanlah program main-main dan kacangan. Pogram tersebut merupakan terobosan dan langkah serius pemerintah untuk memperbaiki kualitas bangsa Indonesia.

Rahmat melanjutkan, kritik seperti ini bukan pertama kalinya ditujukkan pada LPDP. Hal ini membuktikan bahwa ada yang salah dengan institusi LPDP, terutama dalam mekanisme seleksi yang ada.

Hal itu sesuai dengan pengakuan LPDP melalui akun resminya di Twitter. LPDP mengakui keluhan awardee tidak kembali ke Indonesia menjadi isu yang banyak jadi perhatian di masyarakat.

Bahkan pada tahun 2017 LPDP pernah dituding melakukan praktik rasisme, seksisme, bias agama dan bias moral pada proses seleksinya.

Pelamar beasiswa yang menunjukkan dukungan terhadap kaum minoritas tak ada satupun yang lolos seleksi untuk mendapatkan beasiswa.

Menurut Rahmat, LPDP telah melakukan pelanggaran HAM dalam proses seleksinya.

"Praktik pelanggaran HAM dan carut-marutnya sistem yang ada dalam tubuh LPDP sangat berbahaya mengingat lembaga ini mengelola dana fantastis yaitu 120 triliun rupiah," ungkap Rahmat.

"Kami sebagai organisasi pendiri bangsa ini sangat berkepentingam dengan program ini dan menuntut agar negara melakukan audit dan restrukturisasi pada kepengurusan LPDP," pungkas Rahmat.

Sebelumnya diberitakan, banyak penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang enggan pulang ke Indonesia setelah lulus kuliah di luar negeri.

Isu itu viral setelah tersebarnya percakapan yang diunggah akun Twitter milik @VeritasArdentur.

Akun itu membagikan pecakapan soal penerima LPDP yang tidak mau balik ke Indonesia demi menghindari pajak dan bisa menikmati banyak fasilitas dari Inggris, termasuk sekolah gratis.