17.000 Pegawai Honorer Banten Akan Mogok Kerja, Pj Gubernur Minta Bersabar

SERANG, KOMPAS.com - Sekitar 17.000 pegawai honorer yang tergabung dalam Forum Pegawai Non-PNS Banten (FPNPB) akan turun ke jalan hingga mogok kerja massal.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kepada Pemprov Banten yang tidak serius memperjuangkan nasib mereka.

Menanggapi rencana pegawai honorer tersebut, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar meminta untuk bersabar karena Pemprov Banten masih terus memperjuangkan tuntutan-tuntutannya.

"Saya selalu ingatkan agar bapak ibu (pegawai non-ASN) untuk bersabar, karena ini bukan masalah kita saja, ini masalah hampir semua daerah. Jadi tentu pemerintah akan memikirkannya secara bersungguh-sungguh," kata Al Muktabar saat ditemui di Gedung DPRD Banten, Rabu (27/7/2022).

Mantan Sekda Provinsi Banten itu itu pun mengharapkan pegawai honorer agar tidak berunjuk rasa dan mogok kerja massal apa yang seperti direncanankan.

"Sebaiknya seperti itu (tidak mogok kerja) sesuai hak dan kewajiban kecuali ada hak hak tertentu," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Forum Pegawai Non-PNS Banten (FPNPB) Taufik Hidayat menyatakan akan melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja karena Pemprov Banten dinilai tidak memperjuangkan tuntutannya.

"Kami akan turun ke jalan karena kami kecewa dengan Pemprov paska pertemuan dua bulan yang lalu dengan Pj Gubernur Banten (Al Muktabar) dan stakeholder lainnya sampai detik ini tidak ada kabar terbaik yang kami harapkan," kata Taufik kepada Kompas.com, Selasa (26/7/2022).

Taufik menuturkan, kabar baik yang ditunggu 17.000 orang pegawai honorer yakni tiga kesepakatan yang semestinya ditindaklanjuti dan diperjuangkan oleh Pemprov Banten.

Adapun tiga kesepakatan itu yakni mengenai kenaikan upah, didaftarkan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan kejelasan nasib dengan rencana penghapusan tenaga honorer pada November 2023.