Mantan Gubernur Riau Rusli Zainal Bebas Bersyarat

PEKANBARU, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Riau Rusli Zainal bebas dari tahanan Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Kamis (21/7/2022).

Rusli Zainal yang dipenjara akibat kasus korupsi, keluar dari Lapas Pekanbaru sekitar pukul 07.10 WIB.

Ia mengenakan baju putih, celana hitam, dan memakai kacamata hitam.

Rusli Zainal disambut sejumlah orang di pintu keluar Lapas. Mereka langsung bercengkrama dan berpelukan satu sama lain.

Tidak ada penyambutan istimewa kepada Rusli Zainal.

Rusli Zainal tidak berkomentar sepatah katapun saat ditanya wartawan. Ia langsung masuk ke dalam mobil mewah bersama keluarganya.

Kepala Sub Bagian Humas Kanwil Kemenkumham Riau, Koko Syawaluddin Sitorus mengatakan, Rusli Zainal mendapat Pembebasan Bersyarat (PB).

"Ia, beliau dapat pembebasan bersyarat," kata Koko kepada wartawan, Kamis.

Untuk diketahui, Rusli Zainal terjerat kasus korupsi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII di Riau.

Selain itu, dia juga terlibat penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (BK UPHHKHT) di Pelalawan dan Siak atas pengesahan peraturan daerah Nomor 06 tahun 2010.

Di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, hakim menghukum Rusli Zainal selama 14 tahun penjara, dan mewajibkan terdakwa membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara.

Rusli Zainal kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau.

Pada 7 Agustus 2014, hukuman Rusli Zainal dikurangi menjadi 10 tahun penjara. Menurut hakim, Rusli Zainal bukan aktor utama korupsi di kasus tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Hukuman Rusli Zainal kembali dinaikkan dari 10 tahun menjadi 14 tahun penjara. MA juga mencabut hak politik Rusli Zainal.

Namun, dia masih mencari keadilan, dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan dikabulkan. MA dalam putusan PK-nya memangkas masa hukuman Rusli Zainal 4 tahun.

Hukumannya menjadi 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar atau subsider 6 bulan.

Rusli Zainal terbukti melanggar Pasal 2 Pasal 5 jo Pasal 12 e jo Pasal 65 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.