Temuan Ombudsman, Sejumlah Warga Sumbar Belum Suntik Booster Tapi Sudah Punya Sertifikat Vaksin

PADANG, KOMPAS.com-Ombudsman Sumatera Barat menemukan sejumlah warga di Padang, Pasaman Barat dan Kabupaten Solok, Sumbar mendapatkan sertifikat vaksin booster, tapi belum pernah disuntik.

Mereka mengetahui memiliki sertifikat vaksin booster ketika membuka riwayat sertifikat vaksin pada aplikasi Peduli Lindungi.

"Nama mereka dinyatakan telah menerima dosis ketiga atau booster, padahal kenyataannya tidak pernah," kata Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani kepada Kompas.com, Rabu (1/6/2022).

Atas kejadian tersebut, kata Yefri, masyarakat merasa dirugikan dan mengganggap ada yang telah menggunakan data mereka tanpa sepengetahuannya.

Menurut Yefri, masyarakat menyampaikan sertifikat vaksin booster juga akan diperoleh anggota keluarga lainnya apabila berada pada Kartu Keluarga (KK) yang sama.

Hal tersebut membuat masyarakat khawatir data pada KK dan KTP disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, begitupun data vaksin mereka.

"Ombudsman RI Perwakilan Sumbar akan melakukan pendalaman terkait informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut," kata Yefri.

Menurut Yefri, hingga saat ini belum ada secara resmi masyarakat yang melaporkan, namun hanya sebatas informasi.

"Kita dorong warga untuk melapor secara resmi sehingga kita mendapatkan data yang valid," kata Yefri.

Yefri juga mengimbau warga untuk mengecek aplikasi Peduli Lindungi sehingga mengetahui apakah data yang ada sudah sesuai dengan di aplikasi.

"Kita imbau seluruh warga untuk mengeceknya. Siapa tahu datanya berbeda," kata Yefri.

Menurut Yefri, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, terkait dengan keamanan data masyarakat.

Kedua, terkait kesewenangan dalam menggunakan data penduduk. Ketiga, kevalidan data vaksin secara nasional. Keempat, terkait dengan anggaran negara yang telah digunakan.

Khusus Provinsi Sumatera Barat, dengan adanya informasi masyarakat yang mendapat sertifikat vaksin  booster padahal belum pernah divaksin, maka kevalidan jumlah capaian vaksin ketiga untuk Provinsi Sumatera Barat sebanyak 680.204 berdasarkan data Kemenkes per tanggal 31 Mei 2022 Pukul 18.00 WIB patut dipertanyakan.

Yefri menyampaikan akan menelusuri lebih jauh permasalahan ini karena sangat berpotensi terjadi dugaan tindak maladministasi dan tidak menutup kemungkinan tindak pidana.

Walaupun sebenarnya Kemenkes RI sudah membuat fitur reset terhadap hal tersebut, namun belum terlihat upaya aktif untuk menelusuri unsur kesengajaan dari petugas, justru masyarakat yang diminta untuk aktif memperbaiki sendiri.

Kemenkes RI, kata Yefri, perlu memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dari petugas dalam penginputan, mengingat terdapat anggota keluarga pada satu KK yang semuanya diterbitkan sertifikat vaksin diduga terdapat unsur kesengajaan.